DENPASAR – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar secara masif menyosialisasikan juknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023. Pada Senin (13/6/2022) Disdikpora Denpasar mengundang secara khusus perbekel dan lurah se-Kota Denpasar.
Kadisdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, menegaskan, pihaknya komitmen bahwa PPDB tahun ini berjalan seperti PPDB tahun lalu yakni tegak lurus, kredibel, dan bertanggung jawab. Ia memastikan tidak ada pendaftaran gelombang kedua untuk SMP negeri.
“Ketika nanti semua rangkaian PPDB SMP negeri sudah rampung, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri kami sarankan ke sekolah swasta. Komitmen PPDB tegak lurus sudah kita sampaikan saat bertemu Ombudsman,” ujar Agung Wiratama.
Ia mengungkapkan, tahun 2022 ini siswa yang tamat SD 13.751 orang dengan rincian 9.624 orang memiliki KK Denpasar dan 4.127 orang KK non Denpasar. Sementara daya tampung 15 SMP negeri di Denpasar 5.320 siswa, sehingga 8.431 siswa bersekolah di swasta.
PPDB tahun ini dilaksanakan secara online (daring). Pada PPDB SMP negeri terdapat empat jalur yaitu jalur zonasi dengan kuota 70 persen, jalur afirmasi atau siswa miskin 5 persen, jalur prestasi 21 persen, dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali 4 persen.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk jalur zonasi dibagi menjadi tiga yakni jalur zonasi umum dengan kuota 50 persen, jalur zonasi dampak Covid-19 (8 persen), dan jalur zonasi bina lingkungan (12 persen). Sementara jalur prestasi dibagi menjadi dua yakni prestasi akademik dengan kuota 5 persen dan prestasi non akademik 16 persen. Untuk jalur prestasi non akademik kembali dibagi menjadi prestasi non akademik Utsawa Dharma Gita/Lomba Bulan Bahasa Bali (2 persen), olahraga (5 persen), seni (4 persen), dan Pesta Kesenian Bali (5 persen).
Wiratama didampingi Kabid Pembinaan SMP, AA Putu Gede Astara; dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar, I Gusti Lanang Jelantik, menjelaskan, seleksi jalur zonasi bina lingkungan menggunakan jarak udara yang ditarik garis lurus dari titik koordinat rumah calon siswa dengan sekolah. Ia menegaskan, akan sangat ketat melakukan verifikasi pada jalur zonasi bina lingkungan.
“Jika ditemukan adanya kecurangan akan digugurkan. Jalur bina lingkungan tidak istilah jatah bagi perbekel atau lurah. Seleksi jalur bina lingkungan murni menggunakan jarak udara,” lugasnya.
Pada pertemuan yang turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkup Pemkot Denpasar, serta Ketua PGRI Kota Denpasar, I Ketut Suarya; Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, I Nengah Madiadnyana; dan BMPS Kota Denpasar itu, Agung Wiratama, juga menyampaikan PPDB yang dijalankan tegak lurus dan berkeadilan, merupakan bentuk komitmen pemerintah dan tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Hanya saja ia meminta dalam kondisi ekonomi yang tengah belajar merangkak setelah diterpa pandemi Covid-19 selama dua tahun, sekolah swasta tidak menaikkan SPP atau uang awal tahun.
Dengan demikian, anak-anak yang tidak mendapatkan sekolah negeri bisa bersekolah di sekolah swasta, dan orang tua tidak berpikir berat masalah uang sekolah. Dan, jangan sampai ada lulusan SD yang tidak melanjutkan pendidikan gegara terkendala biaya pendidikan. tra
