POSMERDEKA.COM, MATARAM – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia, agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. Menyikapi wacana tersebut, Ketua Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) yang juga bacaleg PKS, Karman, mengatakan, usulan untuk mengawasi masjid oleh BNPT, karena terungkapnya ada masjid yang ceramah-ceramahnya kerapkali berisi kritik kepada pemerintah, mestinya tidak digeneralisir. Alasannya, fungsi BNPT arahnya adalah pembinaan.
‘’Tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid atau tempat ibadah menjadi media persemaian idiologi anti pemerintah. Itu kasuistik saja sifatnya,’’ klaimnya, Jumat (8/9/2023).
Dia mengaku sepakat radikalisme dan terorisme harus dilawan dan diberantas di Indonesia. Namun, hendaknya tidak dengan mengawasi atau mengontrol tempat ibadah.
Menurut dia, ada banyak contoh masjid-masjid yang mencerdaskan dan pemberdayaan umat. ‘’Masjid-masjid Itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah, yakni mendidik ummat. Ingat, masjid-masjid kita rata-rata swadaya. Dibangun dan dikelola menggunakan swadaya masyarakat. Jadi saran saya, bukan pengawasan yang diperlukan, melainkan pembinaan,’’ pesannya.
Lebih lanjut dia menilai, saat ini merupakan momentum tepat supaya pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid. ‘’Bantu umat membangun dan mengelola masjid. Dari urusan ngelola toilet, hingga ngelola kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid. Jadi, tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah kita,’’ ungkap Karman.
Menurutnya, dengan pembinaan yang dilakukan, diharapkan masjid bisa menjadi ujungtombak melawan dan memerangi radikalisme. ‘’Saya setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita harus dilawan. Dan itu bisa dilakukan melalui masjid atau tempat ibadah,’’ papar Ketum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) 2013-2017.
Sebelumnya, BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar. Ide ini disampaikan Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin 4 September lalu. Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah. ‘’Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu,’’ ujar politikus PDIP itu.
‘’Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme,’’ kata Rycko Amelza Dahniel dalam rapat. rul
