Ketika negara mengabaikan aspirasi warga, kita sedang menonton redupnya rasa. Ketika aparat menginstruksi media untuk senada dengan pemerintah, itu bukan sekadar buruk komunikasi, tapi sinyal bahwa negara adalah penentu kebenaran tunggal.
DALAM waktu sehari, Jumat (19/12/2025), pemerintah melansir dua wacana untuk menanggapi kencangnya jeritan para korban bencana di Sumatera yang diberitakan media; dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Teddy tegas membantah tudingan pemerintah lambat merespons bencana, dan mengklaim pemerintah hadir meski “tanpa kamera”. Sementara Jenderal Maruli minta media “tidak perlu” memberitakan kekurangan penanganan bencana itu.
Sekurangnya ada tiga kesamaan dari lingkaran dalam Presiden Prabowo Subianto tersebut; sama-sama berlatar belakang militer, defensif terhadap kritik, nadanya lebih ke intimidatif daripada mengimbau media. Sayang, data BNPB bicara lebih valid daripada bantahan di belakang meja. Jumlah pengungsi setengah juta jiwa, 1.090 kehilangan nyawa, dan 186 orang hilang (detik.com, 20/12/2025).
Sebagai respons atas “teguran” Istana tersebut, Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) pada Minggu (21/12/2025) menyatakan sangat penting peran pers dalam penanganan bencana. Tak hanya mencatat peristiwa, juga menyuarakan kondisi korban di lapangan, menjaga nurani bangsa, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menyatakan kecewa dengan sikap pejabat yang antikritik, dan terlalu nyaman dengan pujian. “Kalau pers diam, seminggu belum tentu bantuan datang. Ini negara, rakyat harus dilindungi, bukan dininabobokan,” gugatnya dalam rilis yang diterima, Minggu (21/12/2025).
Dalam konteks media, kekecewaan kalangan jurnalis itu terasa sangat wajar. Mengucapkan Hari Pers ke-79 pada 10 Februari 2025, Prabowo berkata pers Indonesia menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan memberikan informasi akurat kepada masyarakat. “Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks,” ucapnya, dikutip dari setkab.go.id. Di sini paradoksnya. Presiden mengapresiasi kinerja media, kok wacana anak buahnya malah terang-terangan mudah ditangkap mencederai demokrasi dan memunggungi kebijakan Panglima Tertingginya?
Logikanya begini. Permintaan agar media tidak memberitakan kekurangan pemerintah, sama absurdnya dengan minta dokter tidak mengoperasi pasien hanya karena tidak seagama. Kewajiban pemerintah itu melayani rakyatnya. Diapresiasi ya syukur, kalau tidak ya itu memang kewajiban. Kita berharap wacana yang memantik polemik ini hanya “keseleo lidah”, bukan atas persetujuan atau instruksi diam-diam Presiden yang bersumpah melindungi segenap rakyat Indonesia.
Sosiolog Jerman, Jurgen Habermas, dalam teori tindakan komunikatif menekankan pentingnya komunikasi rasional dan dialog dalam masyarakat. Rasionalitas dibagi menjadi dua; instrumental dan komunikatif. Rasionalitas instrumental menitikberatkan pada instrumen, yang melihat manusia seperti alat dalam sistem produksi. Sementara rasionalitas komunikatif menekankan pentingnya komunikasi dua arah atau dialog dalam kehidupan sosial.
Meminjam perspektif itu, pernyataan Teddy dan Maruli dapat dimaknai sedang terjebak dalam rasionalitas instrumental. Mereka memang “berkomunikasi” lewat media, tapi komunikasi itu hanya sebagai instrumen untuk mencapai efektivitas dan efisiensi menjaga kekuasaan. Kritik media dan influencer di media sosial dipandang sebagai pengusik stabilitas kekuasaan, dengan dibungkus narasi “mengganggu prajurit yang bekerja di lapangan”.
Dalam kondisi perang narasi penanganan bencana, yang berpikir waras niscaya sepakat rasionalitas komunikatif layak jadi jalan keluarnya. Seperti banyak dikupas di media, ada satu masalah terbesar Prabowo: penyaring informasi hanya satu orang yakni Seskab Teddy. Persoalan lain, berhubung Teddy lama menjadi ajudan, pola pikir dan tindakan dia terlihat lebih sebagai ajudan, bukan pejabat negara yang memikul tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Publik tentu berharap kondisi ini bukan indikator kuat bahwa sosok yang dipercaya tergolong inkompeten.
Pemerintah seyogianya dapat menempuh pendekatan rasionalitas komunikatif untuk mencapai persetujuan publik. Kondisi yang meminjam pendapat Antonio Gramsci disebut hegemoni, atau legitimasi atas suatu kepemimpinan. Ketika kritik ditanggapi dengan nada koersif, saat itu juga sesungguhnya negara sedang mempertontonkan sisi tergelapnya. Teddy dan Maruli, disadari atau tidak, seperti berupaya menormalisasi cuek menghadapi koreksi masyarakat sipil, dan kritik dinegasi sebagai nyinyiran. Lebih buruk dari itu, media dan masyarakat diposisikan sebagai pihak yang mesti ditundukkan, bukan diajak berdialog.
Dalam nasihatnya kepada raja, Machiavelli mengatakan seorang penguasa harus membuat dirinya dicintai sekaligus ditakuti. Jika tidak bisa keduanya, lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai. Berpijak dari pesan itu, diniatkan atau tidak, gaya komunikasi pemerintah lebih pada posisi “ditakuti” daripada disegani. Salah satu konsekuensinya adalah melahirkan resistensi terhadap dominasi. Yang kita khawatirkan adalah terjadi konflik nonrealistik antara pemerintah dan publik, karena perang narasi untuk mendefinisikan “kebenaran”, sedangkan keselamatan korban “tenggelam” di gaduhnya algoritma.
Jika rakyat boleh berharap, Presiden Prabowo agar lebih arif dan bijaksana memaknai kritik. Publik masih ingat empati dan responsifnya Prabowo ketika ada bencana di era Presiden Jokowi. Idealnya semua kritikan kepada Presiden Jokowi kala itu tinggal dieksekusi saja, kan sudah jadi Presiden? Atau publik akan diberi (lagi) drama ada yang disalahkan karena dianggap melenceng dari instruksi Presiden? Mohon jangan lagi bencana dipertengkarkan dengan rakyat sendiri, apalagi dibumbui klaim negara masih mampu menangani sendiri, sampai menolak bantuan negara lain, padahal tangis putus asa para korban belum sirna. Cukup tangani dengan baik, apresiasi akan datang tanpa ditagih. Semoga negara introspeksi diri, dan berbenah penanganan bencana tak lagi melukai hati warga, apalagi sampai membungkam media. Gus Hendra
