Bawaslu Tutup Branding Paslon di Badung

  • Whatsapp
BAWASLU Badung bersama pegawai Pemkab Badung menutup foto paslon petahana yang dipasang di mobil operasional Pemkab Badung. Foto: Ist
BAWASLU Badung bersama pegawai Pemkab Badung menutup foto paslon petahana yang dipasang di mobil operasional Pemkab Badung. Foto: Ist

DENPASAR – Menghadirkan pilkada yang berkeadilan, Bawaslu Badung menutup branding atau gambar Bupati-Wakil Bupati Badung yang terpajang di mobil operasional di lingkungan Pemkab Badung. Pertimbangannya, pasangan Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa berstatus petahana pada Pilkada Badung 2020 meski sebagai paslon tunggal. Anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, memaparkan hal tersebut, Rabu (11/11/2020).

“Rekan-rekan di Bawaslu Badung melakukan penutupan itu pada Senin (9/11/2020) lalu. Mobil yang ditutup brandingnya macam-macam, ada mobil pelayanan dokumen kependudukan dan KTP elektronik, ada mobil pecalang, dan mobil operasional lainnya yang berisi gambar paslon petahana,” urainya.

Bacaan Lainnya

Rudia tak memungkiri langkah pencegahan itu terkesan berlebihan, karena branding itu merupakan produk lama saat petahana kali pertama menjabat. Namun, terangnya, di branding itu terdapat potensi pelanggaran petahana dalam klausul “memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik”. Pendek kata, dia menyebut Bawaslu semata-mata ingin menjaga pemilihan agar berjalan adil.

“Memang belum semua mobil ditutup, karena ini kan bertahap. Untuk mobil di lingkungan Pemkab Badung sudah selesai, tapi untuk di kecamatan atau desa yang mendapat aset mobil itu belum semua ditutup. Yang pasti sudah dan sedang berjalan terus,” tegasnya.

Baca juga :  Dokter Reisa Sarankan Ganti Masker Setelah Empat Jam Pemakaian

Lebih jauh diungkapkan, Bawaslu Badung sejak awal membangun komunikasi dengan minta pendapat di lingkungan Sentra Gakkumdu Badung dan pengampu kepentingan lainnya Badung. Bawaslu juga menemui Pjs Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana, untuk membahas persoalan ini. Dan, Rudia mengklaim Lihadnyana mengapresiasi langkah Bawaslu.

“Tapi karena penutupan ini banyak dan juga terkait anggaran, makanya tidak bisa sekaligus. Sedang dicek juga apakah yang di kecamatan dan di desa itu akan ditutup sendiri atau dibantu Pemkab,” tambahnya.

Landasan hukum Bawaslu menutup, terangnya, yakni pasal 71 Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada, dengan inti penjelasan bahwa petahana tidak boleh menggunakan program pemerintah untuk kepentingan politiknya. Konsekuensinya, begitu petahana ditetapkan sebagai paslon, masuk tahapan kampanye dan sudah cuti, segala atribut berkaitan dengan mereka untuk sementara harus dihilangkan. Langkah ini juga mencegah jangan sampai ada tudingan bahwa petahana memanfaatkan program pemerintah, terlebih statusnya cuti sebagai kepala daerah. “Nanti kalau sudah selesai cuti, gambarnya kan dibuka lagi,” kata mantan jurnalis tersebut.

Disinggung jika setelah cuti kemudian petahana menyalurkan bansos karena banyak masyarakat butuh bantuan, Rudia menilai tindakan itu tidak masalah. Namun, buru-buru ditambahkan, tentu sepanjang penyaluran itu tidak disertai perintah untuk memilih atau berbau politik. Bahwa kemudian penyaluran bansos tersebut memberi keuntungan atas pencitraan paslon, Rudia berpendapat itulah kelebihan yang dimiliki paslon petahana.

Baca juga :  Sejumlah Staf Pemkab Karangasem Tidak Pakai Masker

“Bagi Bawaslu, sepanjang bantuan itu tidak disertai ajakan mendukung atau memilih paslon, ya selesai masalahnya. Kalau ada ajakan atau menggerakkan, atau bawa-bawa bahwa warga itu sudah dibantu, itu termasuk politik uang. Lagipula menyalurkan bantuan itu memang tugas pemerintah untuk membantu rakyatnya,” ujar Rudia menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.