Survei Bukan Ukuran Kemenangan di Pilkada, Golkar Ingatkan Kader Jaga Persatuan

  • Whatsapp
NURDIN Halid saat memaparkan strategi pemenangan pemilu dalam Rakornis Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Bali, Selasa (10/11/2020). Foto: gus hendra
NURDIN Halid saat memaparkan strategi pemenangan pemilu dalam Rakornis Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Bali, Selasa (10/11/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Melakukan survei elektabilitas sebagai modal mengarungi pilkada memang penting, tapi hasil survei bukan untuk mencapai kemenangan. Apalagi survei dilakukan pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Pandangan tersebut diutarakan Waketum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, saat Rakornis Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Bali di Hotel GBB Sanur, Selasa (10/11)/2020 lalu.

“Di masa pandemi begini, survei itu tidak berguna. Yang bagus itu adalah kampanye door to door (dari rumah ke rumah). Saya paparkan strateginya di sini, tapi ini of the record,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Nurdin, selama ini kandidat dan parpol berpandangan makin banyak yang hadir saat kampanye, berarti semakin besar peluang menang. Namun, kampanye mendatangkan massa kini dilarang pada masa pandemi. Berdasarkan pengalaman sebagai kandidat Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin bertutur dari 10 ribu massa yang hadir tidak ada jaminan separuhnya akan memilih dia.

“Mereka hadir saja itu, belum tentu milih kita, jadi belum tentu efektif. Justru yang harus diantisipasi itu adalah berkurangnya partisipasi pemilih,” serunya di hadapan struktur partai dari DPD I dan DPD II yang melangsungkan pilkada tersebut.

Baca juga :  Tidak Jumawa, Jaya Negara Targetkan Kemenangan hanya 70 Persen

Menghadapi pilkada serentak selanjutnya, juga pileg dan pilpres, Nurdin menyarankan rekrutmen saksi dijalankan minimal dua tahun sebelumnya. Tujuannya, agar saksi yang awalnya nonkader bisa direkrut menjadi kader, dan mereka juga merekrut orang lain untuk memenangkan Golkar. Dengan kalkulasi jumlah TPS dan saksi yang direkrut sesuai alur pikirannya itu, Nurdin optimis Golkar di Bali dapat meraih suara lebih besar dibanding hasil Pileg 2019.

“Ini langkah investasi politik kita, ya tentu harus ada logistik. Tapi ini adalah mimpi yang bisa jadi kenyataan, bukan mimpi hanya ilusi,” urainya.

Kekuasaan, jelasnya, harus direbut, tidak bisa hanya diberi. Apalagi doktrin Golkar antara lain pejuang cita-cita dan pengamal Pancasila. Bagaimana bisa mewujudkan itu jika tidak berkuasa? Bagaimana bisa memajukan kesejahteraan umum jika kader Golkar tidak menjadi bupati, gubernur atau presiden? “Karena itu, kita harus merebut kekuasaan untuk mewujudkan itu,” tegasnya.

Berhubung Golkar merupakan partai yang internalnya sering terjadi gejolak, Nurdin mengingatkan partai tidak bisa membina persatuan nasional jika internalnya cakar-cakaran. Golkar punya peraturan organisasi kode etik yang melarang kader memberi pernyataan kondisi internal ke publik. Jika ada perbedaan pandangan dengan ketua, itu hanya berlaku di internal, tidak boleh diketahui orang lain.

Jika misalnya ada persaingan posisi ketua dan harus voting, mekanisme voting juga mesti dengan musyawarah. Caranya, kedua calon saling negosiasi untuk mencapai kompromi. Jika tidak ada titik temu, barulah lanjut ke voting. “Tapi menang atau kalah, para pendukungnya harus siap menjalankan hasil voting itu. Ingat, kalau ada kader mencaci maki di publik, apalagi di media sosial, itu bukan kader Golkar,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.