Bawaslu Diminta Jangan Jadi Macan Ompong, Akademisi Ingatkan Jaga Performa Kinerja

KETUT Ariyani (tiga kiri) bersama para petinggi perguruan tinggi yang diajak bekerja sama dalam mengawal perjalanan Pemilu-Pilkada 2024. Foto: ist
KETUT Ariyani (tiga kiri) bersama para petinggi perguruan tinggi yang diajak bekerja sama dalam mengawal perjalanan Pemilu-Pilkada 2024. Foto: ist

MANGUPURA – Menjadi lembaga pengawas sekaligus hakim kontestasi Pemilu dan Pilkada, eksistensi Bawaslu tak jarang menghadirkan harapan tinggi di benak publik. Hanya, ruang gerak Bawaslu juga dibatasi regulasi, dan tidak semua pengaduan bisa diproses sesuai ekspektasi. Kondisi tersebut yang kemudian melahirkan pandangan minor Bawaslu tidak beda dengan macan ompong.

“Kalau dibilang macan ompong, itu karena regulasi juga membatasi kami. Bawaslu bukan lembaga superbodi,” kata Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam sesi akhir diskusi peran jurnalis dalam mendukung Bawaslu Bali pada penyelenggaraan Pemilu-Pilkada 2024, di Kuta, Selasa (19/4/2022).

Bacaan Lainnya

Karena sadar kewenangan dibatasi regulasi, Ariyani berharap banyak pihak, terutama insan media massa, dapat mendukung kerja Bawaslu. Bentuknya dengan memberi kritik membangun, masukan, dan solusi agar Bawaslu diterima baik oleh masyarakat dan peserta pemilu. “Media sangat berperan di sini, dan kami mengajak kalangan perguruan tinggi untuk ikut mengawal Pemilu dan Pilkada 2024,” ajaknya dalam acara yang juga diisi penandatanganan nota kesepahaman dan naskah kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Bali tersebut.

Anggota Bawaslu, Ketut Rudia, sebagai narasumber pertama, berujar Bawaslu Bali selama ini harmonis dan membuka diri terkait informasi yang dibutuhkan media. Dia mengakui kantornya baru akan ramai oleh jurnalis ketika masuk tahapan Pemilu-Pilkada atau saat menangani kasus dugaan pelanggaran. Misalnya saat Pilpres 2019 untuk memastikan apakah laporan yang masuk masuk unsur pidana atau tidak? Atau saat Pilgub Bali 2018 tentang kampanye salah satu paslon yang menjanjikan bantuan Rp500 juta untuk setiap desa adat di Bali.

Baca juga :  Vila Narmada Ludes Terbakar

“Media sangat mendukung kerja kami. Dalam proses pengawalan Pemilu 2024, pengawalan media sangat besar, dan kami menjamin terbuka. Sejauh data itu bisa diberikan, pasti kami beri. Yang penting berita yang disajikan sesuai fakta dan akurat,” papar mantan jurnalis itu.

Rudia mengakui, jika tidak dipahami secara utuh fungsi dan kewenangannya, wajar ada anggapan Bawaslu sekadar macan ompong. Stigma minor itu yang berupaya diminimalisir dengan menguatkan sinergi dengan media. Misalnya ketika menangani pidana pemilu, ketika Bawaslu berkata pengaduan tidak bisa ditindaklanjuti, publik akan menilai negatif. Padahal dalam Sentra Gakkumdu untuk memproses pelanggaran pidana pemilu, ada unsur kejaksaan dan Polri selain Bawaslu.

“Kalau Bawaslu menilai layak naik penyidikan tapi kepolisian dan kejaksaan berbeda, kasusnya tidak bisa lanjut. Konteks ini jika tidak diterangkan dengan baik melalui media, pasti dibilang Bawaslunya macan ompong,” ulasnya.

Jurnalis POS BALI, Agus Putra Mahendra, sebagai narasumber kedua menambahkan, adanya pandangan miring terhadap Bawaslu mesti dimaknai sebagai tingginya harapan masyarakat atas kiprah Bawaslu melahirkan pemilu berintegritas dan demokratis. Di titik ini media berperan besar menyosialisasikan kerja Bawaslu, baik ada maupun tidak ada tahapan Pemilu-Pilkada. Pula mendorong publik untuk turut berperan dalam pengawasan, agar pelanggaran dan potensi pelanggaran lebih awal terdeteksi.

Agar kiprah Bawaslu tetap diketahui, dia menyarankan komisioner Bawaslu Bali maupun kabupaten/kota kreatif mengemas kegiatan sesuai selera media dan pembaca. Komisioner juga agar rajin mengikuti perkembangan situasi politik sebagai bahan tulisan media. “Dan ada agenda rutin untuk bertukar informasi terkait perkembangan situasi politik, terutama memasuki tahapan Pemilu-Pilkada,” tegasnya.

Baca juga :  ASN Diminta Paham Aturan-Manajemen Kepegawaian

“Saya berharap Bawaslu punya taring di publik, karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan punya peran menentukan. Jangan sampai ada kasus bertahun-tahun ditangani tapi tidak selesai,” pesan Rektor Universitas Mahasaraswati, Dr. I Made Sukamerta, sebelum penutupan diskusi. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.