Bawaslu Diajak Kikis Pragmatisme Politik Masyarakat

  • Whatsapp
BUPATI Suwirta (kanan) saat menerima audiensi Bawaslu Bali dan Bawaslu Klungkung di ruang kerjanya, Kamis (29/4/2021). Dia mengajak Bawaslu memberi pendidikan politik ke publik untuk mengikis pragmatisme masyarakat dalam hajatan pesta demokrasi. Foto: ist
BUPATI Suwirta (kanan) saat menerima audiensi Bawaslu Bali dan Bawaslu Klungkung di ruang kerjanya, Kamis (29/4/2021). Dia mengajak Bawaslu memberi pendidikan politik ke publik untuk mengikis pragmatisme masyarakat dalam hajatan pesta demokrasi. Foto: ist

KLUNGKUNG – Masih seringnya terjadi politik transaksional –biasa dikenal dengan istilah pragmatisme– di masyarakat setiap terjadi hajatan demokrasi dinilai menurunkan kesadaran politik. Budaya politik itu membuat masyarakat jadi cuek dan tidak ambil pusing dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan dari suatu kontestasi. Kondisi itu diperbaiki Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, dengan mengajak Bawaslu memberi pendidikan politik ke masyarakat.

Harapan untuk mengikis pragmatisme politik itu dilontarkan Suwirta saat menerima audiensi Bawaslu Bali dan Bawaslu Klungkung, Kamis (29/4/2021). Menurut Suwirta, fenomena pragmatisnya masyarakat dalam setiap hajatan demokrasi masih banyak ditemui di lapangan. “Sikap masyarakat yang tidak peduli siapapun yang terpilih, ini perlu digarap agar mereka punya kesadaran politik. Saya selaku pembina politik tentu punya tanggung jawab untuk menyadarkan,” urai Bupati asal Nusa Penida itu.

Bacaan Lainnya

Selain pemerintah, ulasnya, Bawaslu sebagai pengawal pesta demokrasi sangat relevan bergandengan dengan pemerintah untuk melakukan berbagai sosialisasi ke masyarakat. Semua itu bermuara untuk memberi pendidikan politik kepada publik. Dengan demikian, imbuhnya, partisipasi masyarakat diharap akan meningkat.

“Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat juga akan terhindar dari praktik-praktik tidak baik dalam setiap pesta demokrasi. Dan (sebagai dampak positifnya) sudah pasti partisipasi masyarakat akan meningkat,” ulas Suwirta.

Baca juga :  Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi Janji Lindungi Buruh agar Tetap Gajian

Sejalan dengan harapan Suwirta, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, berharap Pemkab Klungkung dapat menghibahkan asetnya untuk dibangun kantor Bawaslu Klungkung. Dia berkata tantangan Bawaslu menghadapi Pemilu-Pilkada Serentak tahun 2024 sangat besar. Untuk menunjang segala persiapan tersebut, jelasnya, dibutuhkan sarana-prasarana memadai seperti memiliki kantor yang representatif. “Untuk hal tersebut, berkenan Bapak Bupati memfasilitasi berupa hibah tanah untuk membangun kantor Bawaslu Klungkung,” pinta satu-satunya perempuan komisioner di Bawaslu Bali itu.

Ketua Bawaslu Klungkung, I Komang Hartawan, menambahkan, Bawaslu Klungkung dan Pemkab Klungkung memiliki nota kesepahaman tanggal 16 November 2020. Isi kesepakatan yang dilakukan, kata Artawan, antara lain tentang pengembangan pengawasan partisipatif dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat di Klungkung. Yang menandatangani nota kesepakatan itu dia dan Bupati Suwirta.

Poin penting dalam kesepakatan dimaksud, ungkapnya, Bawaslu Klungkung mempunyai tugas memberi sosialisasi tentang pengawasan partisipatif. Pun memberi pendampingan terhadap jalanya pemilihan dan pemilihan umum. “Sementara Pemkab Klungkung wajib melibatkan Bawaslu Klungkung dalam setiap kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat,” tandas Artawan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.