POSMERDEKA.COM, BANGLI – Bawaslu Bali mengunjungi Bawaslu Bangli guna memastikan DPTb yang memilih sudah sesuai ketentuan yang ada. Ada sembilan sembilan indikator untuk dapat pindah memilih, seperti pindah domisili dan sebagainya, dan itu bisa sampai tanggal 15 Januari mendatang.
Penjelasan itu disampaikan anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariani, di ruang pertemuan Bawaslu Bangli, Kamis (18/1/2024). Hadir Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Muliarta; Ketua KPU Bangli, Kadek Adiawan, dan panwascam seluruh Bangli.
Ariani menjelaskan, Bawaslu Bangli sudah melakukan pengawasan DPTb, yakni pemilih yang terdaftar di DPT tapi pindah memilih yang jadwalnya sampai 15 Januari. Kriterianya adalah bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, rawat inap ketika kena bencana, penyandang difabel, tahanan lapas, menjalani rehabilitasi narkoba, dan tugas belajar.
Selanjutnya ada Daftar Pemilih Khusus (DPK), tapi perlakuannya berbeda dengan DPT. Maksudnya adalah masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, tapi sudah memiliki hak pilih dan memiliki KTP elektronik yang bisa digunakan di tempat yang bersangkutan berasal.
Syaratnya sepanjang tersedia surat suara di TPS tersebut, dan dapat digunakan di atas pukul 12.00. “Seandainya tidak ada cadangan surat suara atau habis surat suara, tentu tidak bisa untuk memilih,” terangnya.
Ariani mengimbau jajaran Bawaslu Bangli agar betul-betul tidak ada namanya penggiringan pemilih maupun mobilisasi pemilih di luar ketentuan yang berlaku. Dia menyebut tidak menutup kemungkinan ada datang dari luar Bangli untuk memilih dengan menggunakan KTP tanpa memenuhi kriteria.
Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu dan jajaran setelah dilantik melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. “Jangan terkontaminasi oleh tekanan dari mana pun, tetap netral,” instruksinya. gia
