“KOK jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apa pun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral.”
Curhatan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun media sosialnya, Rabu (4/11/2026), memiliki bobot simbolik tersendiri. SBY pernah memimpin Indonesia selama dua periode, berlatar belakang jenderal TNI, dan pernah memimpin Partai Demokrat. Ia juga pernah menghadapi situasi ketika konflik Polri-KPK menguji kewibawaan pemerintahannya.
Pada 2009, SBY dibuat repot oleh konflik KPK-Polri dalam episode Cicak versus Buaya jilid I. Tiga tahun kemudian, ketegangan serupa kembali muncul dalam penyidikan kasus simulator SIM yang menyeret jenderal polisi aktif, dan berujung pengepungan gedung KPK oleh personel Bareskrim Polri. SBY pernah merasakan bagaimana ketegangan di tubuh institusi penegak hukum, dapat berkembang menjadi persoalan politik dan stabilitas pemerintahan.
Kali ini, keributannya tak kalah mengkhawatirkan. Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026), mengumumkan penetapan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satunya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang terakhir menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Mereka diduga “menginteli” dengan menyadap komunikasi sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, selama periode 2025–2026. Di media sosial, kelompok ini dijuluki “Dewan Jenderal”.
Jika dugaan itu terbukti, imajinasinya memang menakutkan. Bayangkan, perangkat pengawasan milik institusi negara diduga digunakan untuk menguping komunikasi pihak-pihak yang menjadi sasaran. Sekelas Presiden saja tidak kebal dari penyadapan yang, sialnya, dilakukan orang-orang yang pernah berada di lingkaran kekuasaan, apalagi rakyat jelata tanpa akses kekuasaan.
Dalam perspektif politik, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep shadow state, yakni kemungkinan bekerjanya jaringan atau faksi di dalam negara yang menguasai sumber daya publik, tetapi beroperasi di luar kendali negara. Meminjam kerangka Power Cube John Gaventa, fenomena itu dapat ditelisik melalui ranah hidden power: kekuatan yang bekerja di ruang tertutup, jauh dari pengawasan publik, tetapi mampu mempengaruhi keputusan dan arah kebijakan. Penguasaan informasi bermodal kemampuan mengakses perangkat pengawasan, misalnya, dapat menjadi modal untuk menekan pihak lain dan menjadi komoditas kekuasaan.
Selain Presiden, menurut keterangan Bareskrim, pejabat negara, pengusaha, politikus, tokoh masyarakat, hingga media juga diduga disadap. Kasus yang semula “hanya” dimaknai sebagai ancaman terhadap pribadi Presiden, atau sebatas konflik internal kepolisian, kini meluas hingga dapat dibaca sebagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Penolakan terhadap penyalahgunaan instrumen negara, bahkan bisa mempertemukan kepentingan sejumlah kelompok aktivis sipil, yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintahan Prabowo. Mereka tidak satu bahasa dalam menilai kinerja rezim, tapi sama-sama menolak perangkat negara digunakan sewenang-wenang. Berapa lama kesamaan posisi itu bertahan, itu soal lain.
Di titik ini pertarungan narasi jadi pembeda. Narasi tentang ancaman terhadap Presiden, termasuk kemungkinan tindakan yang dikaitkan dengan makar, berpotensi menggeser cara publik membaca kasus ini: dari dugaan penyalahgunaan kewenangan menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Tetapi, menyebut makar tentu jauh lebih mudah daripada membuktikannya di pengadilan.
Dalam perspektif Gramsci, pertarungan semacam ini merupakan pergulatan membangun common sense, yakni pandangan yang perlahan diterima sebagai sesuatu yang wajar dan benar oleh masyarakat. Yang berhasil membentuk kerangka pemahaman publik, berpeluang memperoleh legitimasi lebih luas. Konsekuensinya, penguasaan informasi sekaligus menjadi bagian dari perebutan hegemoni politik.
Belum surut berisik soal penyadapan, pengerahan sekitar 20.000 personel TNI AL untuk memperkuat kesiapsiagaan di Jakarta ikut menambah tanda tanya. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas boleh saja menyebut pengerahan itu sebagai prosedur rutin untuk menjaga keutuhan NKRI (detik.com, 4/11/2026). Namun, dalam situasi politik sedang gaduh, kemunculan kekuatan militer dalam jumlah besar niscaya memiliki getaran politik. Sekurang-kurangnya, publik dapat menangkap pesan “sedang ada apa-apa di Republik ini”.
Kembali ke kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto seyogianya memastikan loyalitas institusi tetap berada pada negara dan konstitusi. Prinsip Satya Haprabu dalam tata komando tidak boleh diterjemahkan sebagai kepatuhan membuta kepada figur yang sedang berkuasa. Komando diperlukan agar institusi tidak terbelah oleh kepentingan faksi, tapi juga tidak boleh menjadi justifikasi atas tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Bicara soal loyalitas, ada kisah menarik tentang Kapolri Jenderal Hoegeng pada 1971. Dalam buku “Hoegeng, Polisi dan Menteri Teladan” (Kompas, 2013), dikisahkan Hoegeng pernah batal menghadap Presiden Soeharto setelah mengetahui Robby Tjahjadi, pengusaha yang terseret kasus penyelundupan mobil mewah, lebih dahulu berada di Cendana. Alih-alih melaporkan perkara yang diduga melibatkan oknum pejabat bersama Robby, ia memilih pulang dengan alasan sakit gigi yang tak tertahankan.
Meski sedikit jenaka, pesan anekdot itu serius. Kesetiaan kepada negara tidak selalu berarti kepatuhan buta kepada orang yang sedang berkuasa. Ada saatnya integritas justru menuntut seorang pejabat menjaga jarak dari kekuasaan, ketika perilakunya dianggap bertentangan dengan kepentingan negara.
Sebagai penutup, adalah fakta tidak semua rakyat suka Prabowo dan kebijakannya. Cuma, ketidaksetujuan kepada pemerintah bukan pembenaran bagi siapa pun untuk menggunakan instrumen negara di luar hukum. Negara bukan milik Presiden, bukan pula milik para jenderal, partai politik, atau kelompok yang kebetulan memiliki akses ke pusat kekuasaan. Kalau perangkat negara bisa dipakai semaunya oleh orang-orang yang berkuasa, pertanyaan SBY tadi menjadi semakin relevan: kok jadi begini negara kita? Gus Hendra
