POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPRD Bali melangsungkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi terkait Raperda Perubahan APBD Provinsi Bali 2026, Senin (14/9/2026) dipimpin Wakil Ketua I, Disel Astawa. Dari eksekutif hadir Gubernur Wayan Koster, Sekda, dan jajaran kepala OPD Pemprov Bali.
Fraksi PDIP melalui juru bicara Nyoman Budiutama mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mitigasi risiko pariwisata, sekaligus minta efisiensi belanja daerah dilakukan secara rasional tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik maupun penyelesaian proyek infrastruktur prioritas. Seluruh jajaran Pemprov Bali diminta menyelaraskan orientasi kerja tanpa ego sektoral guna memperkuat pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pelestarian adat dan budaya Bali.
Terkait Silpa dan kebijakan pinjaman daerah, Budiutama mewanti-wanti agar eksekutif memberi kejelasan transparan mengenai mekanisme serta peruntukan postur pembiayaan tersebut. Pengelolaan pembiayaan dinilai sangat sensitif, dan rentan memicu spekulasi publik, jika tidak disertai ruang penjelasan yang memadai mengenai manfaat konkretnya. “Langkah ini krusial demi menjaga likuiditas, kesehatan keuangan daerah, serta menjamin kemandirian fiskal Provinsi Bali,” sebutnya.
Fraksi Gerindra-PSI melalui juru bicara Gde Harja Astawa juga mengingatkan APBD merupakan uang rakyat, dan keberhasilan anggaran tidak boleh hanya diukur dari tingginya angka serapan, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. “Kami mendesak Pemprov Bali memastikan alokasi anggaran benar-benar menyelesaikan persoalan mendasar secara merata, mulai dari perbaikan jalan rusak, kemudahan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, hingga kesejahteraan petani, nelayan, dan penanganan sampah,” lugasnya.
Harja turut menyoroti tajam pembengkakan defisit anggaran yang mencapai Rp842,59 miliar serta besarnya rencana pinjaman daerah sebesar Rp873,19 miliar. Eksekutif diminta menjelaskan terbuka dan rasional mengenai ketergantungan pada skema pinjaman daerah dalam struktur pembiayaan. “Ini agar tidak memicu tanda tanya publik ketika program tetap berjalan meski pinjaman tidak terealisasi,” desaknya.
Dalam PU Fraksi yang dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih, Fraksi Golkar minta Pemprov Bali bersikap terbuka dan cermat dalam membaca Silpa 2025 audited, yang dialokasikan Rp712 miliar lebih pada Perubahan APBD 2026. Besarnya nilai Silpa dinilai tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai prestasi keuangan semata. “Silpa merupakan indikator yang memiliki dua sisi, sehingga eksekutif wajib memerinci berapa proporsi yang murni berasal dari efisiensi dan berapa yang muncul akibat program gagal terealisasi,” pinta Ajus Linggih, sapaan akrabnya.
Jika Silpa terakumulasi akibat keterlambatan pengadaan, lemahnya eksekusi, atau target yang tidak realistis, hal tersebut justru dinilai menjadi alarm bahaya bagi efektivitas pembangunan. Fraksi Golkar juga mempertanyakan pembengkakan belanja daerah sebesar Rp263 miliar lebih, yang tidak seimbang dengan kenaikan pendapatan sebesar Rp122 miliar lebih.
Fraksi Demokrat-Nasdem mempertanyakan keberanian menaikkan target Retribusi Daerah menjadi Rp649 miliar lebih, di tengah capaian realisasi yang masih sangat rendah. I Gede Ghumi Asvatham selaku juru bicara membeberkan, hingga Juli 2026, realisasi retribusi daerah baru menyentuh Rp230 miliar lebih atau sekitar 37,41% dari target. “Eksekutif agar menjelaskan apakah minimnya capaian tersebut dipicu rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pemungutan, atau penetapan target awal yang terlampau tidak realistis,” paparnya.
Serapan Dana Transfer Daerah dari pusat yang baru terealisasi Rp88 miliar lebih (21,76%) dari target Rp407 miliar lebih juga disoroti. “Apakah minimnya alokasi dan realisasi ini merupakan indikasi pencapaian kinerja Pemprov Bali dinilai kurang mendukung program strategis nasional?” tandasnya. hen
