POSMERDEKA.COM, MATARAM – Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, minta masyarakat di wilayah Provinsi NTB untuk berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran Pemilu 2024, terlebih di masa kampanye saat ini.
“Melaporkan itu sebagai bentuk pengawasan partisipatif masyarakat,” ajaknya saat menghadiri sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif 2024 di Bawaslu NTB, Jumat (29/12/2023).
Menurut Lolly, keaktifan masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024, tidak lain untuk menciptakan terlaksananya pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas. Pada Pemilu 2024, Bawaslu terkonsentrasi pada peningkatan pengawas partisipatif.
Jadi, baik organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, juga pemantau pemilu, akan menjadi mata dan telinga sebagai mitra strategis untuk mendukung partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Peran serta masyarakat sangat diperlukan guna menekan kerawanan pelanggaran pemilu.
Menyinggung potensi kerawanan pemilu di NTB, dia menyebut masuk kategori kerawanan tinggi. Sebab, berada di peringkat 10 nasional dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Ada empat dimensi yang mempengaruhi Indeks Kerawanan Pemilu itu, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
Di NTB, kerawanan pemilu yang masuk kategori tinggi adalah dari sisi netralitas ASN dan politik uang. “Seluruh tahapan pemilu itu sangat berpotensi terjadinya pelanggaran. Ini bisa jadi fenomena gunung es jika tidak ada pengawasan dari masyarakat, yang secara aktif ikut melaporkan jika ada potensi pelanggaran di wilayahnya,” pesannya.
Jajaran Bawaslu di Indonesia saat ini, sambungnya, difokuskan kepada fungsi pencegahan. Untuk Provinsi NTB, ada sekitar 4.000 lebih surat imbauan hingga nota dinas yang diterbitkan Bawaslu dalam rangka mengedepankan fungsi pencegahan. Tujuannya guna meminimalisir pelanggaran dalam seluruh tahapan Pemilu 2024.
“Ada 12 data pelanggaran yang saat ini tengah berproses untuk NTB. Itu menjadi catatan penting kita dalam rangka memperluas jangkauan pengawasan untuk lebih meningkatkan pengawasan partisipatif,” urainya.
Terkait penanganan pelanggaran, Lolly mengaku tahun ini lebih besar angkanya dari Pemilu 2019, yakni 31 persen. Umumnya hal itu berasal dari laporan masyarakat. Meningkatnya laporan pengaduan masyarakat pada Pemilu 2024 dinilai tidak lepas dari Informasi masif melalui digitalisasi (gawai) yang berhubungan dengan Bawaslu.
“Dalam perkembangan Pemilu 2024, gen Z menjadi penentu mayoritas. Karena itu, kami ingin mereka menjadi pionir dan duta yang menjaga demokrasi berintegritas,” harapnya.
Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, menambahkan, saat ini tahapan kampanye Pemilu 2024 bersamaan dengan daftar pemilih tambahan hingga distribusi logistik. Untuk itu, dia mengajak para OKP dan organisasi lintas kepemudaan di NTB untuk terlibat aktif dalam pengawasan di semua tahapan tersebut.
Dia mendaku tahun depan akan meluncurkan Bawaslu berkhutbah, dengan melibatkan para pemuka semua agama di Provinsi NTB. “Untuk menyampaikan pesan pencegahan politik uang dan politisasi SARA kepada pengikut agamanya masing-masing,” pungkasnya. rul
