MATARAM – Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram mendesak Pemkot Mataram menganggarkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam APBD Perubahan 2022. Adanya bantuan stimulus dirasa mendesak untuk dilakukan.
Apalagi Presiden Jokowi menginstruksikan semua pemda di Indonesia tidak ragu menyisihkan 2 persen dari APBD untuk memberi porsi terkait imbas kenaikan harga BBM.
“Kami mendesak stimulus bantuan sosial kepada warga terdampak kenaikan harga BBM itu bisa digelontorkan dalam APBD Perubahan 2022. Ini agar minimal laju inflasi yang kini terjadi bisa ditekan perlahan-lahan,” sebut juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara, saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap rancangan Perubahan APBD Kota Mataram tahun 2022, dalam sidang paripurna, Jumat (23/9/2022).
Menurut dia, imbas penyesuaian harga BBM mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Untuk itu, kebijakan penganggaran di daerah harus juga mendukung efek dari kebijakan yang ditempuh Presiden Jokowi Widodo. Alasannya, kebijakan itu adalah upaya pemerintah menstabilkan posisi keuangan nasional di tengah terpaan badai keuangan yang menghantui dunia.
“Agar ekonomi daerah tetap bangkit, tentu kebijakan APBD Pemkot Mataram dalam APBD Perubahan 2022 juga harus pro pada rakyat. Salah satunya adalah bantuan stimulus bagi warga terdampak imbas kenaikan harga BBM itu,” lugasnya.
Dia menilai, jika melihat posisi keuangan Pemkot Mataram, pemberian bantuan stimulus seperti yang dikucurkan Presiden Jokowi melalui pembagian BLT BBM saat ini, sangat mungkin dan bisa dilakukan bagi warga Mataram.
Hanya, Fraksi PDIP minta bantuan stimulus yang diberi memfokuskan pada produk yang dihasilkan UMKM di wilayah Kota Mataram. Meski ekonomi sulit, tapi jika semua bergerak bersama-sama bergotong royong, dia optimis kesulitan itu akan bisa teratasi.
“Di sinilah peran dan kehadiran Pemkot Mataram untuk menyukseskan program Bela dan Beli Produk lokal bisa dilakukan dalam situasi sulit saat ini, untuk mendukung keberlangsungan UMKM agar tetap eksis,” papar Yogantara.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan pos-pos anggaran yang bisa digunakan pemerintah daerah (pemda) mengurangi dampak kenaikan harga BBM subsidi. Pertama, pos anggaran tak terduga yang belum dibelanjakan. Secara nasional jumlahnya masih Rp 12 triliun yang belum digunakan.
“Dari Pemda ada anggaran belanja tak terduga, kurang lebih Rp 12 triliun,” kata Tito dalam Rakor TPID terkait Antisipasi Dampak Kenaikan BBM secara daring, Jakarta, Senin (5/9/2022) lalu.
Kedua, Tito menyebut ada anggaran untuk bansos di dinas sosial. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat totalnya masih ada Rp 7 triliun. Ketiga, anggaran Dana Desa untuk kuartal terakhir tahun 2022. Setidaknya ada anggaran sisa Rp 19 triliun yang bisa disalurkan untuk masyarakat yang paling terdampak dari kenaikan harga BBM.
Mantan Kapolri itu berujar akan membuat payung hukum agar Dana Desa bisa digunakan pemda mengantisipasi kenaikan inflasi daerah. “Kita akan keluarkan (landasan hukum) dengan mengeluarkan surat keterangan bersama,” tandas Tito. rul
