POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Perjuangan perempuan dalam kesetaraan gender dalam politik relatif berat di tengah budaya patriarki. Padahal ketika lebih banyak perempuan memegang posisi dan turut serta dalam proses pengambilan kebijakan, persepsi bahwa politik merupakan wilayah “eksklusif untuk laki-laki” akan dapat semakin terkikis.
Pandangan itu diutarakan anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi pada segmen perempuan guna mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Pilkada yang adil dan bermartabat oleh KPU Denpasar, Sabtu (22/6/2024).
Menurut satu-satunya perempuan di pimpinan Bawaslu Bali ini, lebih banyak perempuan dalam wilayah pengambilan kebijakan, akan membuka pintu bagi generasi muda perempuan untuk terjun ke politik. “Mereka akan bermimpi lebih besar dan mengejar aspirasi politik mereka tanpa hambatan gender,” lugasnya.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali itu juga menguraikan, ada tantangan yang masih harus dihadapi kaum perempuan yang hendak memasuki wilayah politik. Budaya patriarki yang mengakar dalam banyak masyarakat, khususnya di Indonesia, membuat perempuan masih sering menghadapi diskriminasi.
Perempuan juga acapkali menerima stereotip dan hambatan institusional yang menghalangi akses mereka ke posisi kekuasaan politik lebih tinggi.
Ariyani mengakui memang ada kuota caleg perempuan sebanyak 30 persen. Sayang, realitanya itu hanya sebatas syarat administrasi untuk berkontestasi. Sebab, belum banyak perempuan yang memegang posisi sentral hari ini.
“Sejatinya inilah yang harus kita tekan bersama dengan menambah literasi di bidang apa pun yang diminati, termasuk politik. Saya yakin perempuan pasti bisa,” tegasnya di hadapan peserta sosialisasi yang didominasi kaum perempuan tersebut. hen
