40 Persen Penyelenggara Pemilu di Bali Terganjal Aturan, Kabinda Bali Kunjungi KPU Bali

  • Whatsapp
LIDARTAWAN (tengah) saat menerima kunjungan Kabinda Bali, Brigjen (Pol) Hadi Purnomo (baju putih), Rabu (12/1/2022). Foto: ist
LIDARTAWAN (tengah) saat menerima kunjungan Kabinda Bali, Brigjen (Pol) Hadi Purnomo (baju putih), Rabu (12/1/2022). Foto: ist

DENPASAR – Menyongsong tahapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024, KPU mulai berhitung untuk menyiapkan penyelenggara di jajaran ad hoc. Dari pendataan, sekitar 40 persen personel ad hoc di Bali sudah dua periode. Di sisi lain, aturan membatasi seorang penyelenggara hanya maksimal dua periode.

“Ini yang masih kami petakan dan cari jalan keluarnya,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Bali, Brigjen (Pol) Hadi Purnomo, Rabu (12/1/2022).

Bacaan Lainnya

Karena adanya ketentuan itu, sebutnya, KPU mesti berupaya lebih intens rekrutmen orang baru untuk badan ad hoc. Meski bernada optimis, tapi dia tidak memungkiri minat orang menjadi penyelenggara terbilang minim. Bukan hal aneh jika KPU mesti membuka pintu rekrutmen sampai dua kali, gegara kuota belum terpenuhi saat pendaftaran pertama.

“Kalau dibolehkan sih kami ingin aturan (yang membatasi dua periode) itu tidak dipakai lagi, pakai aturan yang lama. Tapi kalau memang KPU RI berpendapat harus maksimal dua periode, ya kami pasti jalankan itu juga,” lugasnya.

Disinggung apakah tetap optimis kebutuhan penyelenggara ad hoc bisa terpenuhi, sembari tersenyum Lidartawan menjawab “iya”. Dia beralasan KPU Bali bersama jajaran KPU kabupaten/kota sejak lama sosialisasi serta menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat di Bali. Begitu juga para sekaa teruna atau organisasi pemuda di banjar adat, selain melalui media massa dan media sosial.

Baca juga :  Jadi Calo CPNS, Oknum Polisi di Buleleng Ditangkap

“Kami ingin menjaring generasi muda kita untuk jadi penyelenggara pemilu. Makin banyak yang tahu tentang pemilu tentu itu makin bagus, bisa meringankan tugas kami, sekurang-kurangnya mereka bisa berpartisipasi untuk melawan hoaks tentang pemilu, misalnya,” urai mantan Ketua KPU Bangli dua periode tersebut.

Lidartawan menambahkan, penyelenggara badan ad hoc bertugas tujuh bulan sebelum pemilu dilangsungkan, dan berakhir maksimal dua bulan setelah pemungutan suara. Soal apakah penyelenggara ad hoc pada saat Pemilu 2024 akan berlanjut sampai Pilkada 2024 yang berjarak sembilan bulan, dia mengaku belum bisa memastikan saat ini. Alasannya kembali ke soal regulasi pembatasan dua periode.

“Kalau misalnya penyelenggara untuk Pemilu itu baru satu periode, ya biarkan saja berlanjut sampai Pilkada. Waktunya juga mepet, menurut saya tidak ada salahnya dibiarkan lanjut,” bebernya.

Mengenai kunjungan Kabinda Bali, dia menyebut sebagai silaturahmi biasa untuk koordinasi dan komunikasi antarlembaga. KPU menguraikan tahapan hajatan politik pada 2024 mendatang, yang akan dimulai mulai pertengahan 2022 ini. Selain itu juga membincang titik kritis yang dipandang dapat menghambat berjalannya Pemilu dan Pilkada. Saat audiensi dengan suasana santai itu, Lidartawan didampingi empat komisioner lainnya yakni AA Raka Nakula, John Darmawan, IGN Agus Darmasanjaya, dan Luh Putu Widyastini.

“Ini kunjungan biasa, kebetulan Pak John (Darmawan) kan teman lama juga waktu saya jadi Kapolresta Denpasar. Beliau waktu itu di KPU Denpasar. Ini rekan-rekan muter-muternya di sini juga,” ujar Hadi Purnomo usai pertemuan sambil tergelak. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.