101 Orang Terima SK PPPK di Pemkab Buleleng

  • Whatsapp
PENYERAHAN SK PPPK di lingkup Pemkab Buleleng kepada perwakilan dari 101 orang. Foto: rik
PENYERAHAN SK PPPK di lingkup Pemkab Buleleng kepada perwakilan dari 101 orang. Foto: rik

BULELENG – 101 orang menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2019 di lingkup Pemkab Buleleng. Mereka berhasil lolos dan sudah melalui proses pemberkasan serta pengusulan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK).SK PPPK diserahkan oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, secara simbolis pada Senin (22/2/2021) di ruang rapat lobi Kantor Bupati Buleleng.

Seleksi pertama PPPK Formasi Tahun 2019 ini dilaksanakan 23 Februari tahun 2019 lalu dengan metode Computer Assisted Test (CAT) yang diikuti oleh 126 orang. Suradnyana berharap, PPPK dapat menjadi contoh dan teladan serta abdi negara yang selalu siap melayani masyarakat. “Semoga menjadi contoh dan teladan dalam menjalankan tugas fungsi sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan. Harus siap melayani masyarakat,” kata Suradnyana.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Sekda Buleleng, Gede Suyasa, menjelaskan, sebanyak 126 orang tercatat mengikuti seleksi sebagai pelamar PPPK tahun 2019. Dari jumlah itu, diterima 103 orang dan ada 2 orang yang mengundurkan diri. “Yang menerima SK hanya 101 orang, rinciannya tenaga pendidik 66 orang serta tenaga penyuluh pertanian 35 orang,” ujarnya.

Baca juga :  Cegah Parkir Liar dan Pasar Tumpah, Dishub Denpasar Pasang Barikade di Depan Pasar Pula Kerti

Semua proses pemberkasan dan usul penetapan NIPPPK dilakukan sama seperti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Semuanya dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi layanan kepegawaian (SAPK) serta aplikasi pendukung dokumen elektronik (docudigital). Selanjutnya ditetapkan persetujuan teknis usulan NIPPPK pada 22 Januari 2021.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, Gede Wisnawa, menambahkan, sesuai UU No. 5 Tahun 2014 terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN terbagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK. Hak dan kewajiban yang dimiliki PPPK tidak berbeda dengan PNS, termasuk beban kerjanya juga sama kecuali pada penerimaan uang pensiun.

Sesuai dengan SK Bupati Buleleng 813/409-509/I/BKPSDM/2021 kontrak kerja PPPK terhitung mulai 1 Februari 2021 hingga 31 Januari 2026. Ini akan dievaluasi sesuai dengan kinerja setiap tahunnya. Jika ada peraturan yang dilanggar, bisa diputus kontraknya. “Jika tetap menjalankan tugas dan kewajiban, tentu akan diperpanjang seterusnya sampai batas waktu ditentukan,” ungkap Wisnawa.

Pemerintah pusat pada tahun ini akan membuka lowongan PPPK yakni satu juta guru. Terkait hal ini, menurut Wisnawa, Buleleng masih menunggu petunjuk dari pusat. “Ya, mudah-mudahan benar bahwa PPPK dari guru. PPPK yang bisa melamar tenaga kontrak yang terdaftar di DAPODIK (Data Pokok Kependidikan),” pungkasnya. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.