POSMERDEKA.COM, BANGLI – Netralitas ASN seperti pegawai negeri sipil dan aparat desa perlu lebih ditegakkan kembali. Sebab, sesuai pengalaman Pemilu 2024 lalu, masih banyak ASN maupun aparat desa serta pejabat belum bersikap netral. Seruan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, dalam riung media yang diselenggarakan KPU Bangli, Senin (20/5/2024).
Carles menyampaikan, memang sebelum Pemilu dimulai, tindakan pencegahan dini dilakukan TNI, Polri, Bawaslu serta Bupati Bangli dengan mengeluarkan Instruksi Bupati. Sayang, pelanggaran terkait netralitas ASN masih terjadi. Pemilu legislatif adalah ajang kontestan para caleg. Kenyataan di lapangan, masih ada ASN, pejabat maupun aparat desa yang wara-wiri ikut menjadi tim pemenangan.
“Jadi, selaku caleg, tidak hanya melawan caleg melainkan lawan ASN, pejabat maupun aparat desa. Pemilu legislatif adalah arena para caleg, biarkan kami bertarung. Pejabat, ASN dan perbekel minggir saja, dan menjadi penonton yang baik,” serunya.
Jadi ingin Pemilu mendatang lebih berkualitas, Carles kembali menyuarakan agar netralitas ASN, aparat desa harus ditegakkan kembali. “Ini harus menjadi perhatian kita semua,” pintanya.
Selain menyoroti masalah netralitas ASN, Carles juga menyinggung masalah politik uang. Ini perlu ditegaskan, karena tidak hanya berupa uang atau barang yang jadi bidikan, tapi juga program. “Soal politik uang perlu dikaji kembali, dan kami akan mengusulkan lewat perwakilan di pusat untuk melakukan revisi undang-undang. Termasuk yang mengatur definisi politik uang,” pungkasnya. gia