POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menegaskan pengelolaan APBD tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Gianyar, Kamis (9/7/2026).
Menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Ngakan Ketut Putra, Agung Mayun menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gianyar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini akan terus kami pertahankan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan,” ujarnya.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah akan terus memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan agar setiap program berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Pemkab Gianyar akan memperkuat tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui optimalisasi peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurut Agung Mayun, opini WTP harus menjadi pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Gianyar juga akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, meliputi perbaikan jalan kabupaten, irigasi subak, jalan usaha tani, hingga infrastruktur pendukung sektor pariwisata untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat Bersatu, Agung Mayun menegaskan belanja daerah akan tetap difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di bidang infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga tetap memprioritaskan pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. adi
