Usai Diperiksa, 7 Tersangka Korupsi Dana PEN Buleleng Ditahan, Kejari Dalami Dugaan Aliran Dana ke Tiga Instansi

  • Whatsapp
PARA tersangka saat dijejerkan di aula Kejari Buleleng, Rabu (17/2/2021). Foto: rik
PARA tersangka saat dijejerkan di aula Kejari Buleleng, Rabu (17/2/2021). Foto: rik

BULELENG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng pada Rabu (17/2/2021) akhirnya resmi melakukam penahanan terhadap tujuh tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana hibah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng, Bali. Sementara satu tersangka belum dilakukan penahanan karena masih dalam kondisi sakit.

Ketujuh tersangka ini awalnya menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Buleleng. Setelah beberapa jam diperiksa, mereka langsung ditahan dan digiring menggunakan rompi oranye menuju ke tempat tahanan menggunakan dua unit mobil. Tersangka pria yakni Made Sudama Diana (Kepala Dispar), Nyoman Sempiden, Kadek Widastra, dan Putu Sudarsana status titipan tahanannya di Mapolres Buleleng.

Bacaan Lainnya

Tersangka perempuan yakni Nyoman Ayu Wiratini, Putu Budiani, dan I Gusti Ayu Agung Maheri dititip untuk ditahan di Mapolsek Sawan.Adapun tersangka belum ditahan karena sakit yakni Nyoman Gede Gunawan.

Kepala Kejari Buleleng, Putu Gede Astawa, mengatakan, penahanan terhadap 7 tersangka yang merupakan para pejabat di lingkup Dispar Buleleng ini berdasarkan hasil pertimbangan tim penyidik. Penahanan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan mereka menghilangkan barang bukti.”Terhitung mulai 17 Februari, para tersangka kami tahan. Tim penyidik melakukan penahanan karena ada kekhawatiran para tersangka akan menghilangkan barang bukti,” ungkap Astawa.

Baca juga :  Disdikpora Bali Pantau MPLS Virtual

Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para tersangka ini mencapai Rp656 juta. Total uang yang sudah berhasil disita dari pengembalian-pengembalian pihak rekanan dan para tersangka mencapai Rp465 juta sebagai barang bukti. “Masih pendalaman, kerugian masih bertambah karena ada beberapa rekanan yang belum mengembalikan uang ke penyidik,” ujar Astawa.

Disisi lain, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka ini terungkap bahwa ada aliran dana berasal dari hibah PEN Pariwisata untuk Buleleng mengalir ke tiga instansi lainnya di lingkup Pemkab Buleleng. Bahkan, kabarnya para tersangka sudah menyodorkan bukti ke penyidik.

Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Wayan Genip, menjelaskan, penyidik saat ini masih mendalami keterangan para tersangka terkait dugaan aliran dana ke tiga instansi tersebut. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui, apakah ketiga instansi diluar Dispar yang menerima aliran dana itu sudah direncanakan atau diberikan setelah kegiatan selesai.

“Hasil keterangan para tersangka, aliran dana hanya ke staf di Pariwisata dan tiga instansi lingkup Pemkab Buleleng di luar Pariwisata. Kisaran Rp1 juta sampai Rp3 juta. Itu semacam ucapan terimakasih yang diberikan kepada pihak yang memang terlibat dalam penyaluran dana hibah 70 persen,” kata Genip.

Tak menutup kemungkinan nantinya kasus ini akan merembet pada tambahan tersangka, tergantung hasil pemeriksaan lanjutan. Pasalnya diakui Genip, ada pihak (tersangka) yang bisa membuka kasus ini secara terang, hanya saja pihak tersebut masih belum bersedia memberikan keterangan secara maksimal.

Baca juga :  IGN Jaya Negara Terharu Empati Warga

“Sejauh ini belum ada informasi (aliran uang ke personal), hanya ada aliran uang keluar di tiga instansi di Pemkab Buleleng,” jelas Genip didampingi Kasi Intel yang juga Humas Kejari, AA Jayalantara.

Apabila nanti hasil pengembangan, aliran uang hibah PEN untuk tiga instansi disepakati antara pemberi dan penerima, maka akan ada konsekuensi hukum diterima. Tapi jika tidak, tentu tidak harus mempertanggungjawabkan secara hukum. “Saya ingatkan ini, agar rekan-rekan yang merasa menerima uang yang bukan haknya segera mengembalikan,” tegas Genip.

Kedelapan tersangka dugaan korupsi ini disangkakan dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.