POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPD Partai Golkar Bali membuktikan janji memberi ruang bagi kader mempertanyakan proses pencalegan. Kader yang waswas terkait kemungkinan ganda pencalonan, kembali diterima di DPD Partai Golkar Bali. “Sudah, sudah kami jelaskan kenapa dia dipasang di (DPRD) Provinsi,” kata Waka Bidang OKK DPD Partai Golkar Bali sekaligus Koordinator Tim 9, Dewa Suamba Negara, Selasa (23/5/2023).
Sebelumnya, dari ruang rapat terlihat keluar kader Golkar asal Klungkung, Cokorda Gede Agung. Dia merupakan satu dari empat kader yang pada Senin (22/5/2023) mendatangi KPU Bali untuk konsultasi terkait isu namanya didaftarkan ganda, yakni di DPRD Klungkung dan juga di DPRD Provinsi Bali. Cok Agung tidak komentar apa-apa saat keluar dari ruang, hanya melempar senyum saja saat disapa.
Kembali ke Suamba Negara, dia menuturkan menjelaskan kepada Cok Agung apa pertimbangan dan proyeksi mengapa dicalonkan ke DPRD Provinsi. Hal ini menunjukkan Tim 9 masih membuka ruang diskusi kepada kader yang keberatan, sampai dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) pada November nanti. “Seperti saya katakana, kami akan menerima dan menyampaikan latar belakang pencalonan mereka, agar tidak ada salah persepsi bahwa mereka misalnya dikorbankan, ada like and dislike, atau yang lainnya,” ulasnya didampingi Ketua AMPG Bali, Ketut Nesa; dan fungsionaris IGN Anom Masta.
Sayang, dia tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana hasil diskusi dengan Cok Agung. Pun apakah sang kader bisa menerima atau tidak penjelasannya.
Terlepas apa hasilnya, Suamba Negara mengingatkan kader agar selalu menggunakan kanal komunikasi yang disediakan partai. Golkar sebagai organisasi besar, kata dia, memiliki saluran komunikasi dan selalu terbuka. Karena itu dinilai sangat tidak masuk akal jika saluran yang tersedia justru tidak digunakan.
“Anda lihat sendiri kami selalu menerima kok, tidak pernah menolak kader. Kami bahkan sampai buat piket untuk Tim 9 di kantor (DPD Partai Golkar Bali) untuk menampung kader yang ingin diskusi dan menyampaikan aspirasi,” sambungnya dengan nada kalem.
Kewenangan Tim 9, imbuhnya, hanya menampung masukan dan menjelaskan apa yang dibahas di Tim 9. Hasil telaah Tim 9 kemudian disodorkan ke Ketua DPD sebagai bahan masukan. Kenapa kader tidak bertemu Ketua saja, harus melalui Tim 9? “Karena sesuai Juklak 11 tahun 2018 tentang penyusunan bakal calon mekanismenya memang seperti itu. Yang jelas kami akan kaji lagi argumentasi yang bersangkutan (kader yang keberatan pencalonan),” tuturnya.
Didesak apakah setelah mengajukan keberatan masih ada peluang pencalonan berubah, dia beralasan bergantung kajian tim. “Kami kaji dulu, saya tidak mau mendahului tim,” kelitnya.
Suamba mencontohkan pencalonan Ketut Nesa untuk di Dapil Badung ke DPRD Provinsi. Meski rekam jejak di partai terbilang “mentereng”, dan masuk dalam Tim 9, tapi karena pertimbangan organisasi, tidak menjamin Nesa dapat nomor urut 1 dalam Daftar Calon Sementara (DCS). “Beliau tidak protes tuh,” kelakarnya sembari menunjuk Nesa, yang hanya tersenyum.
Daftar nama di DCS, ulasnya, tidak memakai nomor urut resmi, hanya urutan alfabet sesuai Sprint DPP. Tujuannya agar semua kader yang masuk DCS serius berjuang mendulang suara, sampai penetapan DCT. Ini sebagai antisipasi jika kelak Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu memakai sistem tertutup atau nomor urut calon.
Disinggung apa jaminan pola alfabet akan membuat kader bekerja optimal sebelum DCT, dia mendaku setiap calon membuat perkiraan sendiri. Yang menghambat biasanya logistik, kredibilitas politisi, dan waktu. Pendatang baru tentu butuh modal dua kali lipat tinimbang petahana.
“Kalau merasa tidak kuat otak, otot dan ongkos, pakai ‘O’ keempat, yaitu oyongang ibane (diam saja). Intinya, yang urutan atas di DCS jangan GR (gede rasa), yang urutan bawah jangan baperan,” candanya sembari terkekeh. hen
