Tuding Implementasi SKB Melenceng, MKKBN Somasi MDA dan PHDI Bali

  • Whatsapp
MKKBN saat menyerahkan surat somasi di Kantor MDA Bali, Renon, Denpasar, Selasa (4/5/2021). foto: ist

DENPASAR – Ketua Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN), I Ketut Nurasa, SH., MH., melayangkan somasi kepada Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali terkait polemik sampradaya di Bali.

Pihaknya berharap tidak ada lagi tindakan-tindakan dan juga pernyataan arogan terhadap sesama krama Bali yang juga beragama Hindu sesuai swadharma agama Hindu.

Bacaan Lainnya

Menurut Nurasa, implementasi tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembang Ajaran Sampradaya Non Dresta Bali, dituding melenceng sehingga berujung pada penutupan beberapa ashram.

Dikatakan, somasi ini bertujuan agar diadakan musyawarah maupun dialog tanpa ada tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun. Selain itu, somasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan. “Somasi kami merupakan bentuk kekecewaan, sehingga kami mencari keadilan,” katanya seusai melayangkan somasi ke MDA Bali di Renon, Denpasar, Selasa (4/5/2021).

Lebih jauh dia mengungkapkan, implementasi tentang SKB MDA-PHDI Bali tersebut banyak yang tidak mengerti sehingga terjadi penutupan, dan bahkan ke arah persekusi. Padahal isi SKB ini menyatakan Pembatasan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non Dresta. Akan tetapi, kenyataan di lapangan terjadi penutupan dan pelarangan ashram.

Baca juga :  Putus Penyebaran Covid-19, Kelurahan Sesetan Intensifkan Pemantauan Wilayah

Lanjut Nurasa, adanya somasi ini dimaksudkan agar tidak lagi ada tindakan atau pernyataan yang arogan bahkan sudah mencapai ranah perkusi dan eksekusi tanpa ada dasar hukum yang jelas. Untuk itu, pihaknya mengharapkan ada pertemuan dengan batas maksimal 7×24 jam.

“Kalau sampai somasi kami melewati batas waktu yang telah kami berikan, dan tidak ada itikad baik dari MDA maupun PHDI, maka kami akan melakukan tindakan yang lebih keras lagi dan kami pastikan kami akan mengambil langkah hukum,” katanya.

Setelah melayangkan somasi ke MDA Bali, MKKBN mendatangi Kantor PHDI Bali untuk melayangkan surat somasi dengan tiga tuntutan yaitu untuk mencabut SKB yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak pantas untuk diterbitkan. “Kami menilai, adanya SKB ini membuat ketertiban umum menjadi terganggu,” tegasnya.

Wakil Ketua II PHDI Bali, Pinandita Pasek Swastika, menerima somasi tersebut dengan baik. Dia mengatakan akan menyampaikan somasi itu langsung ke Ketua PHDI Bali. “Apa-apa yang perlu dibahas terkait somasi ini, kami akan sampaikan ke walaka dan kebijakan serta semua keputusan ada di pandita. PHDI hanya pengurus harian,” pungkasnya. alt

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.