POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Dibandingkan daerah lain di Indonesia, perjalanan Pemilu 2024 di Bali terbilang landai-landai saja. Kerja KPU sebagai penyelenggara teknis dinilai turut menyumbang terhadap stabilnya keadaan usai pemungutan suara. Meski begitu, Bawaslu bersiap mengevaluasi kinerja jajaran pengawas untuk berlanjut atau tidak pada tahapan Pilkada Serentak 2024.
Membenarkan tahapan Pemilu di Bali adem-adem saja, tapi anggota Bawaslu Bali, Wayan Wirka, menyebut sesungguhnya ada sejumlah proses penyandingan data Bawaslu dengan saksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK. Karena itu ada beberapa rekomendasi panwascam untuk membuka kotak atau hitung ulang, walau tidak sampai bersitegang. “Di Tabanan saat rekap di kabupaten ada rekomendasi Bawaslu membuka kotak suara di dua TPS untuk cek sisa suara. Ini dilakukan KPU, dan selesai,” tuturnya, Kamis (14/3/2024).
Menurutnya, di beberapa tempat ada ketidaksesuaian data, tapi selesai di tingkat PPK dan kabupaten. Di Buleleng ada sampai buka kotak untuk mencocokkan C Hasil dengan salinan, di Karangasem, juga di Denpasar. Namun, di tingkat Provinsi tidak rekomendasi buka kotak. Bawaslu hanya minta agar KPU memperbaiki kesalahan administrasi penulisan, seperti keliru menulis jumlah pemilih perempuan dan laki-laki di TPS.
“Kekeliruan penulisan saja, yang berkaitan langsung dengan hasil pemilu tidak ada,” tegasnya.
Soal kalemnya kontestasi di Bali, Wirka menilai berkat kesiapan saksi dan penyelenggara berkaitan dengan data perolehan suara. Sebab, saat pemungutan suara, semua saksi diberi salinan C Hasil, karenanya tidak mungkin ada kesalahan prinsip. Kalau ada kesalahan, paling terkait penjumlahan di salinan. Yang mestinya 22, ditulis 12. “Tapi itu bisa diperbaiki dengan mencocokkan C Hasil ke C Salinan,” paparnya.
Mulusnya komunikasi Bawaslu dan KPU, sambungnya, juga penting. KPU beberapa kali simulasi pemungutan suara mengajak Bawaslu, jadi Bawaslu bisa tahu potensi kerawanan kekeliruan dan bisa pencegahan lebih awal.
Disinggung kesiapan untuk Pilkada, Wirka menyebut Bawaslu akan mengevaluasi jajaran adhoc, terutama panwascam, yang dinilai melenceng dari mekanisme saat bertugas pada Pemilu. Mereka akan dievaluasi apakah ditetapkan kembali atau direkrut ulang untuk Pilkada. “Misalnya yang ada kejadian khusus di TPS-nya, itu kami evaluasi kenapa bisa begitu? Kami ingin sesempurna mungkin bekerja, karena ini menyangkut marwah dan menjaga integritas lembaga,” lugas mantan advokat itu.
Berkaca dari proses pemungutan suara Pemilu, dia berharap saksi untuk Pilkada betul-betul menyiapkan diri guna memahami mekanisme pungut-hitung di TPS. Saksi harus cermat melihat, jangan sudah rekap baru dipersoalkan. “Kalau ada kekeliruan mestinya diinterupsi saat penghitungan suara, jangan dibiarkan,” tandasnya.
Di kesempatan terpisah, anggota KPU Bali, Gede John Darmawan, berkata “resep” sejuknya Pemilu 2024 di Bali karena tahapan dijalankan transparan dan apa adanya. Semua peserta Pemilu dan publik bisa mengikuti rekapitulasi dari terbawah. Seberapa suara di bawah relatif tetap sama sampai di atas.
“Jadi, ada kepercayaan publik di Bali terkait kinerja penyelenggara pemilu, dan hasilnya layak dipercaya. Makanya semua berjalan landai,” cetusnya.
Lebih jauh diutarakan, mengawal kondusivitas Pemilu, KPU menjalin komunikasi intens dengan Bawaslu, peserta Pemilu dan stakeholder. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah kepemiluan secara bersama-sama agar tidak timbul rasa saling curiga. “Jika ada masalah, disampaikan, kita cari apa solusinya, dan kita selesaikan. Misalnya sejak awal KPU membuka data berapa DPT, DPTb dan DPK supaya semua pihak bisa melihat dari data yang sama,” pungkasnya. hen
