Tim Hukum DPRD NTB Tepis Bungkam Iklim Demokrasi, Narasi Fihir Dituding Lebih ke Fitnah, Bukan Pertanyaan

TIM Kuasa Hukum DPRD NTB saat memberikan keterangan pers, Selasa (10/1/2023). Foto: ist

MATARAM – Tim kuasa hukum DPRD NTB menepis opini yang berkembang di masyarakat bahwa melaporkan Direktur Logis, M. Fihiruddin, ke polisi sebagai upaya pembungkaman terhadap iklim demokrasi di NTB.

”Kami ingin mengklarifikasi adanya narasi yang dibangun bahwa seolah-olah Fihiruddin dipidana karena bertanya. Padahal rangkaian yang ditemukan, Fihiruddin bukan (mengajukan) pertanyaan, tapi narasi yang dibangun justru pernyataan,” seru Ketua Tim Kuasa Hukum DPRD NTB, Prof. Zainal Asikin, di Mataram, Selasa (10/1/2023).

Bacaan Lainnya

Guru Besar Fakultas Hukum Unram itu menceritakan, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB dalam memeriksa kasus ini tidak memakai ahli hukum dari Universitas Mataram (Unram) sebagai saksi ahli. Yang didengar keahliannya justru ahli-ahli hukum dari Jawa, untuk menghindari benturan kepentingan dalam perkara ini.

“Menurut ahli-ahli hukum itu, apa yang disampaikan (Fihirudin) bukan lagi pertanyaan, melainkan sudah pernyataan, dan itu tuduhan. Karena dianggap memenuhi unsur dua alat bukti, sehingga APH (aparat penegak hukum) menetapkan Fihiruddin sebagai tersangka,” tegasnya.

Soal ruang perdamaian dalam perkara ini, dia berujar ruang damai dibuka ketika DPRD melayangkan somasi kepada Fihirudin. Sayang, rupanya peluang itu disia-siakan. Padahal jika itu dimanfaatkan, menurut Asikin, kasus ini tidak akan berlanjut sampai ke ranah hukum. Yang terjadi, justru narasi yang dibangun bahwa DPRD minta damai.

Baca juga :  Banjar Padangsumbu Tengah Bagikan Sembako bagi 123 KK

“Kemudian menggugat DPRD di pengadilan, dibuat pernyataan seolah-olah DPRD tidak mau berdamai. Kenapa di pengadilan mau berdamai (padahal) sebelumnya tidak? Jadi, jangan dibolak-balik,” sesalnya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa, terangnya, penggugat yang wajib hadir, bukan tergugat. Yang dia tambah sesalkan adalah narasi yang berkembang bahwa DPRD melakukan pembungkaman terhadap rakyat.

Asikin menegaskan silakan mengkritik, tidak masalah, tapi harus bisa membedakan kritik dengan fitnah. “Kami menegaskan, tidak ada pembungkaman demokrasi, silakan saja mengkritisi yang konstruktif,” tantangnya. Seandainya perdamaian kembali diupayakan pihak Fihiruddin, sebagai kuasa hukum dia menyerahkan sepenuhnya DPRD NTB sebagai pelapor.

Terkait penerapan pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Fihiruddin yang dinilai terlalu premature, Asikin menegaskan penerapan pasal bukan dari kuasa hukum DPRD NTB, melainkan tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB. Itu juga atas dasar pertimbangan para ahli hukum yang didatangkan dari Jawa.

Tim kuasa hukum lainnya, Burhanuddin, juga menepis laporan lembaga ke polisi terhadap Fihiruddin adalah bersifat pribadi Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Sebagai anggota maupun Ketua DPRD, itu tetap melekat terhadap diri Isvie. “Apalagi saat melapor didampingi semua pimpinan dan ketua fraksi, artinya sangat jelas, sehingga tidak bisa dianggap itu laporan pribadi,” sergahnya.

Selaku tim penasihat hukum, karena perkara ini tetap berlanjut Pengadilan Negeri (PN) Mataram, dia pun tetap mengikuti tahapan laporan Fihiruddin. “Saat ini dalam sidang perdata, sedang pembacaan gugatan,” tandasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.