DENPASAR – Struktur pengurus DPD Partai Golkar Bali periode 2020-2025 memang sudah diisi 33 persen kader perempuan. Meski secara kuantitas sudah bagus, tapi dari perspektif kualitas dirasa masih meragukan. “Kalau bicara soal kekuatan, saya rasa perempuan kurang merata. Agak beban kalau mereka dijadikan vote getter (pendulang suara),” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Tabanan, Nyoman Wirya, Minggu (15/3/2020) lalu.
Bukan tanpa alasan Wirya menilai demikian. Kata dia, faktor budaya patriarki tetap menjadi sandungan bagi perempuan untuk total terjun di politik. Misalnya perempuan tidak sebebas laki-laki saat harus keluar malam untuk penggalangan suara. Belum lagi urusan domestik rumah tangga yang mengikat perempuan untuk lebih banyak waktu di rumah. “Tapi yang jelas Golkar kan sudah ada upaya mempelopori keterwakilan perempuan di pengurus partai,” jelas anggota DPRD Bali tersebut.
Meski faktor budaya masih belum membebaskan sepenuhnya perempuan berkarir di politik, Wirya menilai sesungguhnya tidak terlalu sulit mencari politisi perempuan untuk duduk di struktur partai. Dia optimis masih banyak perempuan kader Golkar yang piawai berpolitik. Hanya, memang diakui relatif agak sulit merekrut untuk bergabung jika partai itu tidak dalam posisi berkuasa. “Kalau misalnya sedang memegang kekuasaan sih lebih gampang,” ulasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, tidak sepakat penempatan perempuan di struktur hanya bersifat pemanis. Dia mendaku banyak perempuan mengisi posisi strategis di “kabinetnya”, misalnya pos Wakil Ketua. Jika sekarang perempuan mengisi rerata 33 persen, jumlah itu akan terus ditambah di masa mendatang. “Maunya lebih banyak, tapi karena terbatas posisi di kepengurusan. Nanti KPPG yang ditugaskan merekrut lebih banyak perempuan,” urainya didampingi Sekretaris Made Dauh Wijana.
Jenjang karir perempuan di Golkar juga diklaim cukup jelas. Bahkan tidak menutup kemungkinan berlanjut sampai menjadi calon kepala daerah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, yakni memiliki kapasitas, kapablitas, dan elektabilitas yang baik. Sugawa mengaku Golkar justru senang dan akan mendorong kader perempuan menjadi calon kepala daerah. “Semua kembali kepada kader itu sendiri, yang jelas Golkar sudah memberi ruang. Ruang itu sangat terbuka untuk yang datang langsung maupun yang dimotivasi bergabung ke Golkar,” lugasnya.
Terkait keterwakilan perempuan di pengurus Golkar Bali, sebelumnya akademisi Kadek Dwita Apriani menilai secara kuantitas angka 33 persen memang cukup menjanjikan. Namun, jika penempatan perempuan masih berkutat di peran yang berurursan dengan perempuan, berarti kualitasnya masih patut dipertanyakan. “Jangan hanya di posisi pembedayaan perempuan, atau bagian konsumsi misalnya, perempuan harus ditempatkan di posisi strategis. Kalau sudah begitu berarti serius mewujudkan apa yang menjadi amanat perempuan,” lugas doktor alumnus Universitas Indonesia tersebut. hen
