Syarat Tes PCR untuk Penerbangan Dinilai Kebijakan Mundur

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (tengah) saat silaturahmi dengan masyarakat Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (25/10/2021). Foto: rul

MATARAM – Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mempertahankan tes PCR sebagai syarat bagi penumpang pesawat terbang pada masa PPKM, padahal kasus Covid-19 di Tanah Air menurun drastis.

Politisi PKS asal Lombok Timur itu menilai, kebijakan calon penumpang tes PCR untuk bisa naik pesawat terbang merupakan aturan tidak relevan.

Bacaan Lainnya

“Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali, merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus Covid-19,” seru Suryadi di sela-sela kunjungan menyapa warga Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (25/10/2021).

Menurut Suryadi, aturan PCR dan sejumlah pembatasan ketat lain selama pandemi Covid-19 dalam 1,5 tahun terakhir, memukul industri penerbangan global. Tidak terkecuali maskapai penerbangan di Indonesia.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp 2.867 triliun selama 1,5 tahun terakhir. Nilai kerugian tersebut setara dengan sembilan tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global.

Sementara di Indonesia, lanjut dia, banyak maskapai penerbangan yang merumahkan karyawan untuk menutupi kerugian mereka. Bahkan upaya restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia terhambat akibat minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi.

Baca juga :  Pemkot Denpasar Terima Bantuan CSR Masker Sebanyak 4.000 Pcs dari Biznet

Karena itu, sambungnya, penurunan kasus Covid-19 seharusnya menjadi momentum membangkitkan industri penerbangan di Indonesia. Apalagi, urainya SJP, pemerintah juga mengharuskan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, yang menjadi bukti vaksinasi Covid-19 saat masyarakat berada di lokasi tertentu. Hal ini seharusnya dapat menjadi pengganti syarat tes PCR bagi calon penumpang pesawat terbang.

Tes PCR dipandang menghambat masyarakat untuk berpergian. Sebab, selain harganya mahal, banyak penumpang merugi akibat hasil PCR tidak keluar saat hendak berangkat. “Bagi masyarakat, harga tes PCR masih tergolong mahal. Bahkan mencapai 50 persen dari harga tiket pesawat,” sesalnya.

Dia juga menanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Inmendagri 53/2021 tersebut. Sebab, dalam aturan sebelumnya, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen satu hari sebelum keberangkatan, dengan syarat memperoleh vaksinasi dosis kedua. Atau hasil negatif PCR dua hari sebelum keberangkatan jika baru memperoleh vaksin dosis pertama.

Pada Instruksi Mendagri yang baru, poin tersebut dihilangkan. “Kami tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR, yang saat ini memang tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini,” sergahnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.