DENPASAR – Kepercayaan pemerintah pusat kepada Bali menjadi tuan rumah KTT G20 lalu, dibayar dengan sukses penyelenggaraan bertabur apresiasi dari dunia internasional. Catatan itu dinilai kian meningkatkan posisi tawar Bali dalam lanskap politik nasional. Karena itu, Fraksi PDIP DPRD Bali mendorong Gubernur Bali, I Wayan Koster, lebih kencang berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat Bali.
“Bali mendapat kepercayaan menyelenggarakan G20 dari Presiden dan dunia. Bahwa itu berjalan sukses, berarti Gubernur mendapat dukungan maksimal dari masyarakat Bali. Meski agak terlambat, kami dari Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas kerja kerasnya mewujudkan itu,” kata anggota Fraksi PDIP cum Ketua Komisi 3 DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, dalam jumpa media di DPD PDIP Bali, Jumat (25/11/2022).
Turut hadir Ketua Komisi 1, Nyoman Budiutama; Ketua Komisi 4, IGP Budiarta; dan Ketua BK, Ketut Suryadi. Sedianya Ketua Fraksi PDIP, Dewa Made Mahayadnya, yang memimpin rekan fraksinya dalam temu media. Namun, gegara pesawatnya delay dari Jakarta, pertemuan diserahkan kepada koleganya yang hadir.
Menurut Ardhana, G20 layaknya charger bagi ekonomi. Dari sektor pariwisata, melimpahnya kedatangan wisatawan, meski dalam rangkaian kegiatan KTT G20, tetap jadi pendorong dan memberi efek berantai ekonomi. Mata dunia tertuju ke Bali, dan Koster dipandang mampu menampilkan maksimal potensi ekonomi Bali. Antara lain dengan menjadikan tenun endek sebagai pakaian resmi para kepala negara peserta KTT, bahkan sempat viral di media sosial karena ada pihak di luar negeri menanyakan itu dengan anda nyinyir.
“Arak bali juga jadi minuman suguhan untuk para tamu negara, ini artinya industri pariwisata Bali tidak kalah dengan negara lain. Kami melihat Gubernur berhasil melaksanakan kegiatan dengan baik, nyaris tanpa riak yang berarti,” lugasnya.
Suryadi menambahkan, nilai tawar Bali jelas naik setelah berhasil melaksanakan KTT G20. Dalam posisi itu, dia mendorong Gubernur mewakili Bali untuk kian kencang komunikasi ke pusat terkait apa kebutuhan Bali dalam menjaga struktur budaya dan infrastrukturnya. “Saya yakin pusat akan lebih memperhatikan,” ucap Boping, sapaan karibnya.
Disentil pusat selama ini sudah “memanjakan” Bali, Boping menegaskan tidak cukup hanya karena even tertentu baru bergegas perbaiki Bali. Harus berkelanjutan membangun infrastruktur di Bali, antara lain dengan UU Provinsi Bali yang sedang dibahas di DPR RI. UU tersebut muaranya untuk memperkuat Bali dalam menjaga eksistensi adat dan budaya. Sebab, jika sudah disahkan, UU Provinsi Bali memiliki dampak besar terhadap Bali.
“Tidak hanya keberpihakan pusat, tapi menjaga eksistensi Bali secara keseluruhan,” timpal Ardhana melengkapi.
Menurut Budiutama, ada kerjasama baik antara masyarakat dan pemerintah menjaga keamanan kegiatan. Pecalang juga berperan besar. “Kami juga sangat mengapresiasi peran serta masyarakat,” tuturnya.
Disinggung adanya suara miring di media sosial bahwa UMKM lokal tidak merata kebagian, Ardhana menepis. Kata dia, pemerataan ekonomi jangan hanya dilihat saat KTT berlangsung. Bahwa pariwisata menguat juga merupakan bentuk pemerataan ekonomi Bali.
“70 persen kegiatan KTT G20 dilaksanakan di Bali, padahal daerah lain sangat mengincar itu. Kalau tidak ada efek ekonomi, masa sampai jadi rebutan?” sebutnya retoris.
Dari estimasi Rp500 miliar anggaran penyelenggaraan KTT G20, Ardhana menaksir sedikitnya 50 persen berputar di Bali. Hanya, tidak mutlak uang, ada juga berwujud infrastruktur.
Dari sejak pandemi Covid-19, sambung Budiarta, G20 memberi ruang pariwisata Bali untuk makin bangkit. Pun ada ruang pemerataan kesejahteraan ketika ekonomi membaik. “Dua tahun lebih pariwisata Bali mandek, ternyata tetap bisa menyelenggarakan G20. Momentum dan kepercayaan ini mesti bisa dijaga,” pungkasnya. hen
