MATARAM – DPRD NTB menyurati Presiden Joko Widodo, Selasa (12/4/2022). Langkah itu menyusul tuntutan sejumlah elemen mahasiswa di NTB, yang mendesak DPRD NTB untuk meneruskan aspirasi mereka pada saat aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD.
Isinya yakni desakan menurunkan harga BBM, menolak perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, menolak kenaikan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen, dan pencopotan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan para menteri lain yang menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Alhamdulillah, tuntutan mahasiswa yang menghendaki agar tuntutannya dilanjutkan ke pusat sudah kami lakukan,” kata Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (12/4/2022). “Sudah kami kirimkan, dan diterima salah satu pejabat di Kemenko Polhukam,” lanjut politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam pernyataan sikap tersebut, DPRD NTB mendukung gerakan moral mahasiswa untuk menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak wajar membuat rakyat hidup susah. DPRD NTB juga minta Presiden segera menyatakan dengan tegas dan jelas tidak bersedia memperpanjang masa jabatan demi tujuan apapun.
“Tapi kalau soal desakan pencopotan Pak Menko Luhut dan para menteri lainnya, itu bukan kewenangan kami, termasuk penggantian Menko Perdagangan. Makanya kami kirimkan tuntutan mahasiswa ke pusat, karena bukan kewenangan kami,” tandas Isvie. rul
