Signifikansi Revisi UU 33/2004, Agar Bali Tak Lagi Sekadar Dikasihani

  • Whatsapp
DEWA Suamba Negara (baju kuning), Kamis (29/3/2021) memaparkan persiapan webinar membahas revisi UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang akan digelar DPD Partai Golkar Bali, Jumat (2/4/2021).
DEWA Suamba Negara (baju kuning), Kamis (29/3/2021) memaparkan persiapan webinar membahas revisi UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang akan digelar DPD Partai Golkar Bali, Jumat (2/4/2021).

DENPASAR – Getolnya hasrat Partai Golkar Bali untuk membahas revisi UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dipicu keinginan agar kekhususan Bali di bidang pariwisata mendapat legitimasi dalam menentukan perimbangan keuangan. Meski selama ini Bali acapkali mendapat prioritas keuangan dan bantuan dari pemerintah pusat, hal itu masih sebatas karena “belas kasihan” Jakarta belaka.

“Kalau dasarnya adalah undang-undang, maka sifatnya wajib. Buka hanya suka-suka kepala negara,” seru Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, di sela-sela pembahasan webinar terkait revisi UU 33/2004 itu.

Bacaan Lainnya

Dia mengakui selama ini Jakarta cukup memperhatikan Bali, terbukti dengan banyaknya bantuan hibah dan lainnya. Namun, yang difokuskan adalah agar terjadi keadilan pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Hal yang selama ini belum terjadi dengan masih adanya UU Nomor 33/2004, karena persentase pembagian daerah yang tidak punya sumber daya alam tidak diatur. “Kalau revisi UU 33/2004 itu untuk jangka panjang, jadi kita tidak hanya karena belas kasihan,” urainya.

Bahwa RUU Provinsi Bali yang diajukan Pemprov Bali memiliki irisan pembahasan terkait perimbangan keuangan, Sugawa tidak memungkiri. Persoalannya, jika menunggu pembahasan RUU itu, momentumnya tidak ada lantaran belum masuk Prolegnas 2021. “RUU itu bagus, tapi momentumnya tidak ada. Revisi ini jadi momentum karena sudah masuk Prolegnas 2021,” imbuh Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Made Dauh Wijana.

Baca juga :  Hendra Kaget, Habis Bertanding Langsung Disuruh Pulang Jalan Kaki ke Hotel

Dewa Suamba Negara selaku koordinator panitia webinar menambahkan, kegiatan dipastikan berjalan pada 2 April mendatang secara luring dan daring. Wakil Ketua DPR RI dari Golkar, Azis Syamsudin, dipastikan hadir secara daring. Para narasumber yang diundang juga sudah konfirmasi kehadiran.

Dia berujar webinar dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain menangkap kesempatan karena rencana revisi UU 33/2004 masuk Prolegnas 2021. Setidaknya draf revisinya bisa dibahas tuntas dalam webinar. “Kami berharap apa usulan pemerintah dapat dibahas, sehingga apa aspirasi Bali dan daerah lain yang kondisinya sama dengan Bali dapat diperjuangkan. Ini momen penting dan strategis,” urainya didampingi anggota Komisi II DPRD Bali, Ketut Suwandi.

Lebih jauh disampaikan, selama ini dari pusat ada dana transfer per tahun sekitar Rp2 triliun untuk Pemprov Bali, dan rerata Rp1 triliun untuk kabupaten/kota di Bali. Sementara potensi devisa dari pariwisata di Bali sampai Rp120 triliun setahun. Berarti transfer dana itu kurang dari 10 persen dari potensi devisa yang disumbangkan ke pusat.

“Setelah webinar, kami akan membuatnya jadi buku, dan akan dibedah lagi melalui webinar dengan para pengampu kepentingan. Akan ada penajaman berdasarkan aspek budaya Bali yang menjadi sumber pariwisata, dengan mengundang antara lain PHRI dan praktisi pariwisata agar aspek legalitas tak ada kendala,” bebernya.

“Ini bukan perjuangan Bali saja. Ini untuk mewujudkan keadilan dan keselarasan perimbangan keuangan pusat dan Provinsi Bali serta daerah lainnya sesuai undang-undang,” pungkas Suamba Negara. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.