APD Masuk Rancangan Anggaran Pemilu 2024, Parpol Diajak Mutakhirkan Data Pemilih

  • Whatsapp
SEMARA Cipta (kiri) saat penandatanganan persetujuan desain surat suara Pilkada Badung 2020 bersama pasangan Giriasa. Foto: ist
SEMARA Cipta (kiri) saat penandatanganan persetujuan desain surat suara Pilkada Badung 2020 bersama pasangan Giriasa. Foto: ist

DENPASAR – Alat pelindung diri (APD) sebagai salah satu “menu wajib” tersedia dalam Pilkada 2020 yang dilakukan saat pandemi Covid-19, juga harus dianggarkan dalam Pemilu 2024 mendatang. Selain APD, KPU juga mesti menyusun anggaran dengan menyertakan biaya tes cepat Covid-19. “Penyusunan anggaran tahapan Pemilu 2024 ini memang dengan asumsi masih terjadi pandemi,” kata Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, Senin (29/3/2021).

Alasan masih memakai asumsi, sebutnya, karena tahapan Pemilu 2024 dijalankan sejak akhir 2021. Sampai dengan Maret 2021 ini, belum juga ada tanda-tanda pandemi akan berakhir. Jika kemudian pandemi berakhir dan situasi normal tapi anggaran telanjur disetujui dengan asumsi pandemi masih terjadi, kata dia, tinggal direvisi saja.

Bacaan Lainnya

“Tujuan menganggarkan itu agar rumah atau slot anggarannya sudah disiapkan lebih awal. Kami banyak hal belajar dari Pilkada 2020 kemarin, ketika kami harus banyak beradaptasi untuk menyediakan APD dan tes cepat bagi penyelenggara. Karena itu KPU RI menyiapkan detail penganggaran sejak awal dan kesiapan yang akan dilakukan sejak akhir 2021 ini,” terang Kayun, sapaan komisioner berpostur “kering” itu.

Baca juga :  Sebanyak 19 Atlet dan Ofisial PON XX Papua Positif Covid-19

Masih terkait anggaran, dia berkata rancangan anggaran belanja disusun, dicermati dan dilaporkan ke KPU Bali. Panduan kebutuhan anggaran yang disiapkan KPU RI secara lengkap. Maksudnya, setiap tahapan dibuat rinci kebutuhannya apa saja, nomenklaturnya apa saja, nominalnya berapa dan hal-hal teknis lainnya. Misalnya rekrutmen badan adhoc seperti PPS, PPK dan KPPS, disiapkan juga berapa honor yang dibutuhkan.

Disinggung mengenai penambahan kursi di DPRD Badung dari 40 menjadi 45 kursi, Kayun berkata menyampaikan ke pimpinan parpol di Badung agar bersiap untuk pemutakhiran data pemilih mereka. Dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dijalankan KPU, jelasnya, parpol juga perlu memutakhirkan data mereka. Menyongsong Pemilu 2024 diperlukan koordinasi internal antara KPU dengan parpol dalam mendata jumlah pemilih.

“Parpol kan punya konstituen atau anggota yang memilih mereka waktu Pemilu 2019 lalu, itu perlu didata kembali. Jangan sampai dekat-dekat Pilkada baru protes ada anggotanya tercecer, kita meminimalkan hal semacam itu. KPU punya mekanisme triwulan untuk pemutakhiran data pemilih, dari sana akan disampaikan ke parpol,” ungkapnya.

Apa sudah ada parpol yang melirik isu penambahan kursi di DPRD Badung ini? Kayun mendaku sejauh ini yang menanyakan baru Ketua DPD Partai Golkar Badung, I Wayan Suyasa. “Beliau bertanya seperti apa komposisi (penambahan kursi) per kecamatan, tapi kami jelaskan hal itu masih dihitung. Karena ada enam kecamatan tapi penambahan kursi hanya lima, jadi ada kecamatan yang tidak kebagian,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.