Serapan Anggaran Covid-19, DPRD Soroti NTB Masuk Lima Daerah Terendah

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi V DPRD NTB, HL Budi Suryata. Foto: rul
ANGGOTA Komisi V DPRD NTB, HL Budi Suryata. Foto: rul

MATARAM – Anggota Komisi V DPRD NTB, HL Budi Suryata, berencana memanggil Dinas Kesehatan dan RSUD Provinsi beserta Biro Keuangan Pemprov NTB dalam waktu dekat ini. Pemanggilan itu untuk menindaklanjuti status Provinsi NTB yang masuk dalam posisi lima terendah dalam penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dia mengaku menyesal baru mendengar isu soal anggaran tersebut. Sebab, Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB itu berkata rutin menggelar rapat dengan jajaran Satgas Penanggulangan Covid-19. Lalu Budi berujar Minggu lalu rapat Satgas Covid-19 Provinsi NTB.

Bacaan Lainnya

“Tapi aneh, kenapa instansi terkait tidak pernah menyampaikan ke kami progress (kemajuan) soal anggaran Dana Alokasi Umum ini? Kami juga biasanya hanya menyoroti soal kelangkaan oksigen, BOR di RS, ketersediaan obat, serta aturan main prokes di masyarakat,” sebutnya, Rabu (25/8/2021). 

Terkait hal ini, Lalu Budi menegaskan akan minta klarifikasi secepatnya. Pertama, soal serapan anggaran. Kedua, apakah Pemprov masih butuh anggaran refocusing, mengingat Dana Alokasi Umum (DAU) belum terserap. Selain itu, sedari awal DPRD NTB, khususnya Komisi V, juga mendorong pencairan insentif untuk tenaga kesehatan dan realisasi bantuan sosial untuk masyarakat.

Baca juga :  Kerusakan Sistem Imigrasi Bandara Ngurah Rai

“Sudah ada surat Mendagri bahwa insentif nakes ini tidak dicairkan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilarang dicairkan. Kami pun menegaskan ini. Bansos juga harus segera dicairkan untuk masyarakat, termasuk APBD 2021 yang memang sudah ada alokasi bansosnya,” jelasnya.

Dia mengingatkan jika bantuan tersebut tidak dapat direalisasi, DPRD juga tidak akan bertanggung jawab bila ada kekurangan kebutuhan yang rencananya diambil dari refocusing APBD Perubahan tahun 2021. “Diberi DAU saja kebingungan, aneh juga jika mau nambah anggaran dari APBD Perubahan. Karena katanya posisi keuangan kita tengah defisit,” sindirnya. Ia mendaku data yang diambil Depdagri merupakan data, yang pada saat dirilis, laporan dari NTB yang belum masuk.

Danrem 162/Wira Bhakti, Brigjen TNI Achmad Rizal Ramdhani, juga membenarkan Provinsi NTB masuk dalam posisi lima terendah dalam penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Pertama Papua, kedua Papua Barat, ketiga Maluku, keempat NTT, dan kelima NTB,” kata Danrem yang ditemui bersama Kapolda NTB, Irjen Mohammad Iqbal, usai mengikuti rapat evaluasi penanganan Covid-19 via virtual dengan pejabat Forkopimda NTB di Lapangan Bhara Daksa, Polda NTB, Selasa (24/8) lalu.

Dari data tersebut, penyerapan anggaran di NTB, khususnya untuk belanja insentif nakes, baru mencapai 37,29 persen. Meski tidak menyebut nilai serapan anggaran, Rizal menjelaskan persentase penyerapannya lebih rendah dibandingkan data nasional yang sudah mencapai 40,8 persen. Kemudian untuk penyerapan anggaran pada belanja vaksinasi baru mencapai 8,74 persen.

Baca juga :  Kejar Target Vaksinasi Nasional, Pemkot Denpasar Kurang 5% Lagi

Karena itu, Rizal bersama Kapolda NTB mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penyerapan anggaran secara cepat dan tepat, sesuai dengan aturan yang ditentukan. “Coba kita lihat contoh di Kabupaten Lombok Timur, penyerapannya di sana sudah mencapai 85 persen. Imbasnya ke penanganan Covid-19 yang lebih baik, karena semua nakes di sana (dana insentif) dikasih, lancar jadinya,” jelas Danrem.

Pada pengelolaan anggaran ini, TNI-Polri memiliki peran aktif dalam pemantauan dan pengawasan. Dalam hal ini Kapolda Iqbal juga berharap ada turut serta pengawalan dari masyarakat. “Karena dengan semakin masifnya anggaran itu terserap, maka ekonomi kita bisa produktif, pertumbuhan ekonomi jadi bagus,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tanggal 13 Agustus 2021, realisasi penyerapan anggaran nasional baru mencapai 43 persen atau setara dengan nilai Rp320,35 triliun dari total Rp744,77 triliun. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.