MATARAM – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi sikap delapan ketua fraksi DPR yang menolak sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. Dia menyerukan agar konstitusi dilaksanakan dengan benar dan progresif, sehingga demokrasi di Indonesia tidak mengalami kemunduran. Hanya Fraksi PDIP di DPR yang tidak menolak sistem proporsional tertutup.
“Ini artinya, kecuali Fraksi PDI Perjuangan, semua fraksi dan partai peserta pemilu di DPR kompak ingin sistem proporsional terbuka dilanjutkan. Sistem proporsional terbuka sesuai dengan konstitusi, dan itu sesuai dengan putusan MK sebelumnya,” ujar HNW di Bandara Internasional Lombok (BIL), Kamis (26/1/2023).
Mantan Presiden PKS itu ke Lombok usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi), Selasa (24/1/2023) malam. Persoalan sistem proporsional terbuka ini, kata dia, harus diperhatikan KPU dengan dukungan pimpinan Komisi II DPR yang ikut menandatangani sikap menolak.
Menurutnya, sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan rakyat mengetahui dan bisa memilih calon legislatif yang dipercaya, untuk menjadi wakil di parlemen. Rakyat bisa memilih secara terbuka, sehingga tidak seperti “membeli kucing dalam karung”. Berbeda jika wakil parlemen mutlak dipilih oleh partai politik seperti dalam sistem pemilu proporsional tertutup.
“Selaku pemilih dan pemilik kedaulatan, rakyat berharap bisa menggunakan haknya untuk memberi reward (hadiah) atau punishment (sanksi) dengan memperhatikan rekam jejak serta visi dan misi caleg atau parpol yang akan dipilih,” paparnya.
Hidayat sependapat dengan pernyataan sikap ke-8 ketua fraksi di DPR bahwa sistem proporsional terbuka merupakan bentuk kemajuan demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, sistem pemilu proporsional tertutup menyerahkan anggota legislatif yang dipilih rakyat sebagai mutlak kewenangan parpol semata. “Ini sejalan dengan ketentuan kedaulatan ada di tangan rakyat yang dijamin oleh pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945,” tegasnya.
Meski sistem proporsional terbuka masih memerlukan perbaikan, Hidayat minta MK mempertimbangkan putusan perkara pengujian UU Pemilu yang diajukan sejumlah pihak yang menginginkan sistem proporsional tertutup. Salah satunya dengan adanya sikap delapan ketua fraksi di DPR, yang dikuatkan oleh tiga pimpinan Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dan pemilu.
“MK harusnya juga konsisten dengan putusan sendiri, yang sebelumnya mengubah dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka. Pun bahwa sistem proporsional terbuka yang lebih sesuai dengan UUD NRI 1945,” sambungnya.
Dia pribadi berharap kegaduhan mengenai sistem pemilu ini segera berakhir dengan penolakan permohonan proporsional tertutup. Hal ini supaya semua pihak terkait bisa fokus melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Apalagi pimpinan KPU ketika bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah mendapat penegasan bahwa Pemilu 14 Februari 2024 merupakan harga mati.
Kepada KPU, dia minta untuk fokus dengan pelaksanaan Pemilu, serta tidak ikut dalam polemik wacana perubahan sistem tertutup ini. Sebab, ada asas presumption of constitutionality, yakni suatu aturan UU dianggap konstitusional selama MK tidak memutuskan sebaliknya.
Di sisi lain, MK yang putusannya bersifat final dan mengikat seyogianya konsisten dengan putusan yang pernah dibuat. Dengan begitu tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan rakyat.
“Persiapan Pemilu yang tidak maksimal bisa berakibat kepada hasil Pemilu yang tidak maksimal. Karenanya, tidak menghadirkan kemajuan demokrasi dan masa depan kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik, sebagaimana harapan rakyat dan kita semua,” serunya memungkasi. rul
