Rudia Ingin Bawaslu Berwenang Eksekusi Pelanggaran APK, Tidak Sebatas Buat Rekomendasi

  • Whatsapp
KETUA Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan (pegang mik), membuka pertemuan untuk berbagi pengalaman dalam menindak pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu dan Pilkada, Rabu (17/11/2021). Foto: ist
KETUA Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan (pegang mik), membuka pertemuan untuk berbagi pengalaman dalam menindak pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu dan Pilkada, Rabu (17/11/2021). Foto: ist

GIANYAR – Dalam kontestasi politik sangat terbuka peluang terjadinya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Namun, Bawaslu yang bertugas menangani pelanggaran Pemilu tidak berhak menindak langsung pelanggaran itu; hanya terbatas memberi rekomendasi. Karena itu, anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, ingin Bawaslu dapat diberi kewenangan mengeksekusi pelanggaran APK.

“Dengan keterbatasan Bawaslu dalam menindaklanjuti permasalahan APK, hal tersebut berdampak kepada Bawaslu. Untuk itu saya berharap Bawaslu dapat diberi kewenangan dan otoritas untuk menerima, memeriksa, memutus dalam bentuk rekomendasi dan sekaligus mengeksekusi,” serunya saat berbagi pengalaman penanganan pelanggaran dalam pemasangan APK yang digelar Bawaslu Gianyar, Rabu (17/11/2021).

Bacaan Lainnya

Kegiatan itu dilangsungkan Bawaslu Gianyar untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran dalam pemasangan APK. Bawaslu Gianyar menghadirkan Ketut Rudia, anggota KPU Gianyar, I Komang Endra Gunawan; dan I Ketut Yasa Wistara selaku Kasi Patwal Satpol PP Gianyar untuk berbagi  pikiran dan berbagai pengalaman. Pertemuan serius tapi santai itu dibuka Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan; dan dihadiri komisioner Bawaslu Gianyar, I Wayan Gede Sutirta.

Sebelumnya, Sutirta yang pengampu Divisi Penanganan Pelanggaran, menyampaikan penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 di Gianyar, terutama pelanggaran administratif pemasangan. Untuk menanggulangi pelanggaran, komisioner yang akrab disapa Zola itu berharap terjalin komunikasi, koordinasi, dan penyamaan persepsi sesama stakeholder untuk menyongsong Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

Baca juga :  Bupati Giri Prasta Ingatkan Direksi Perumda Tirta Mangutama 5K

Masih pada kesempatan yang sama, Rudia menguraikan permasalahan yang mendasar pada tahapan kampanye. Ketika ada pemasangan APK di luar zona yang ditentukan KPU, hal tersebut jelas termasuk pelanggaran administratif yang harus ditindaklanjuti Bawaslu. Hanya, Bawaslu juga memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti pelanggaran itu, karena tidak dapat langsung mengeksekusi. Bawaslu sebatas merekomendasikan untuk menurunkan APK yang melanggar, karena penanganan pelanggaran administrasi APK melibatkan lintas instansi, termasuk peserta Pemilu.

“Dimulai dari pengawas yang merekomendasikan ke KPU, lalu KPU meneruskan kepada peserta Pemilu. Jika peserta Pemilu tidak menurunkan, maka selanjutnya Bawaslu, KPU, dan Satpol PP berkoordinasi untuk menyusun jadwal penurunan. Satpol PP sebagai eksekutor di lapangan dengan berbekal rekomendasi dari pengawas,” urainya.

Bercermin dari realita yang ada, Rudia mengaku berharap Bawaslu dapat diberi kewenangan dan otoritas untuk dapat mengeksekusi pelanggaran APK. Jadi, tidak sekadar menerima, memeriksa, dan ,memutus dalam bentuk rekomendasi. “Dengan keterbatasan Bawaslu dalam menindaklanjuti permasalahan APK, tentu hal tersebut berdampak kepada Bawaslu,” simpulnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.