Ramai Politisi Berbagi di Masa Pandemi, Akademisi Sebut Perlu Adaptasi

  • Whatsapp
RELAWAN GSL saat membagikan nasi bungkus untuk warga saat penerapan PPKM Darurat lalu. Meski aksi sosial semacam ini membantu masyarakat, tapi pola bantuan ke depan dinilai perlu adaptasi untuk menyesuaikan kondisi pandemi. Foto: ist
RELAWAN GSL saat membagikan nasi bungkus untuk warga saat penerapan PPKM Darurat lalu. Meski aksi sosial semacam ini membantu masyarakat, tapi pola bantuan ke depan dinilai perlu adaptasi untuk menyesuaikan kondisi pandemi. Foto: ist

DENPASAR – Diberlakukannya PPKM Darurat pada awal Juli yang membuat publik terjepit, seakan memberi momentum bagi politisi dan partai politik (parpol) untuk melihat eksistensi mereka. Aksi berbagi para politisi, terlepas dari jenis dan kuantitas bantuannya, mulai sering muncul untuk menyapa masyarakat. Meski begitu, aksi berbagi yang masih bersifat pragmatis dan temporer itu perlu beradaptasi, karena panjangnya masa pandemi Covid-19 ini.

Berbagi yang belakangan paling sering muncul di seantero Bali berbentuk pembagian nasi bungkus dan paket sembako. Partai Nasdem misalnya, menyalurkan seribuan nasi bungkus untuk warga di seluruh Bali. Kemudian politisi Partai Golkar, I Gde Sumarjaya Linggih, juga membagikan ribuan nasi bungkus melalui relawan Gumi Suci Lestari (GSL), yayasan yang memakai inisial nama sekaligus dia kelola. Ada juga anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, I Bagus Alit Sucipta atau Gus Bota, yang bersama simpatisannya di daerah Dalung, Kuta Utara, Badung membagikan nasi bungkus kepada pengguna jalan yang melintas.

Bacaan Lainnya

Mulai gencarnya kalangan politisi turun gunung itu tentu menguntungkan masyarakat yang terdampak pandemi. Hanya, menurut akademisi Universitas Udayana, Kadek Dwita Apriani, kondisi saat ini juga menunjukkan anomali parpol dan politisi.

Baca juga :  Ngurah Suryawan: Persoalan Palemahan-Pawongan, Tantangan Besar Desa Adat

‘’Saat Pilkada 2020, calon kepala daerah itu dimintai bansos, malah ada yang cuma ngasih stiker. Padahal kala itu ada event politik, tapi parpol dan politisi seperti kurang responsif. Justru sekarang setelah Pilkada selesai, baru bansos itu keluar,’’ ucap doktor politik lulusan Universitas Indonesia tersebut.

Memaknai realitas ini, Dwita berpendapat politisi dan parpol kurang cepat beradaptasi dalam melihat kondisi publik. Misalnya politisi berencana bagaimana menata dapilnya dalam situasi normal, tapi begitu ada perubahan situasi mereka tidak segera menyesuaikan dengan keadaan. Kalaupun ada adaptasi, butuh waktu lama untuk berubah.

Berikutnya, siklus anggaran juga dinilai mempengaruhi progresivitas politisi. Sebab, untuk berbagi tentu harus ada sumber biaya. Karena banyaknya refocusing anggaran untuk keperluan anggota DPR atau DPRD, apa yang dibagi juga perlu penyesuaian. “Tentu akan berat juga bagi mereka untuk kegiatan sosial semacam itu jika mengandalkan uang gaji. Faktor ini sepertinya jadi penyebab sebelumnya kurang begitu gencar kegiatan berbagi para politisi itu,” duganya.

Dwita menyitir hasil survei terkait bansos yang diterima masyarakat di Bali pada tahun 2020 lalu. Kata dia, warga yang disurvei mengaku menerima dari desa adat, pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Bali. Tidak banyak yang menyebut dapat bansos dari anggota DPR atau DPRD.

Melihat pandemi belum akan selesai tahun 2021, Dwita menyarankan parpol dan politisi agar adaptif dalam menjalankan fungsi sosial mereka. Sekarang masih bisa dengan bagi-bagi nasi bungkus atau sembako, karena yang terlihat susah masih warga menengah ke bawah. Namun, seiring berlanjutnya penerapan PPKM, kelas menengah ke atas niscaya tentu menjerit juga.

Baca juga :  Rai Mantra Ikuti Video Conference dengan Mendagri, Bahas Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Percepatan Penanganan Covid-19

“Pengusah-pengusaha besar kan sudah banyak yang susah, lalu bagaimana menolong mereka itu? Perlu diperhatikan adalah bagaimana pola membantu masyarakat itu bisa terlembaga, bukan parsial atau sendiri-sendiri. Selain wajib hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, adaptif adalah satu keharusan,” terangnya.  

Dia menyebut ada satu inovasi yang adaptif oleh politisi di Denpasar, yakni dengan membuat bade (tempat jenazah yang akan diupacarai ngaben) model knock down atau lepas-pasang. Politisi PDIP itu membuat modifikasi mobil pikap bade, yang menurut masyarakat sangat membantu saat ada pembatasan jumlah pengusung bade untuk mengurangi potensi kerumunan. Kreativitas itu menghadirkan nilai-nilai psikologis yang signifikan.

“Kalau sembako mungkin banyak yang memberi, tapi kreativitas dan inovasi yang adaptif seperti mobil pikap bade itu kan jarang. Justru karena itu dia jadi kelihatan menonjol, unik, dan memiliki nilai lebih saat hadir di masyarakat,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.