Raden Nuna Legowo Dicopot dari Ketua Fraksi PPR, Ngaku Siap Amankan Kebijakan Partai

RADEN Nuna Abriadi (kiri) saat bersama Sekretaris DPD Hakam Ali Niazi dan Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat (kanan). Foto: ist
RADEN Nuna Abriadi (kiri) saat bersama Sekretaris DPD Hakam Ali Niazi dan Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat (kanan). Foto: ist

POSMERDEKA.COM, MATARAM – Politisi PDIP, Raden Nuna Abriadi, mengaku legowo dicopot dari jabatannya selaku Ketua Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB. Sekretaris Komisi III DPRD NTB ini menyatakan siap tegak lurus mengikuti arahan partai. “Saya menerima dengan siap dan tegak lurus keputusan partai yang memberhentikan saya dari Ketua Fraksi PPR DPRD NTB,” tegasnya, Senin (25/8/2025).

Legislator Dapil Lobar-KLU ini menyatakan minta maaf tidak melaporkan ke partai soal pertemuannya dengan para ketua fraksi DPRD NTB, menghadiri undangan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal di salah satu hotel berbintang di kawasan Senggigi, Senin (18/8) malam lalu. Karena itu, Raden Nuna menerima keputusan partai yang mencopot dan menyerahkan jabatan itu kepada Made Slamet.

Read More

“Jujur, saya khilaf tidak menginformasikan undangan Gubernur pada pimpinan fraksi DPRD NTB. Terlebih kini lembaga DPRD tengah menjadi sorotan publik,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, fraksi merupakan kepanjangan partai. Karena itu, pencopotan itu merupakan hal yang biasa, agar komunikasi partai di DPRD NTB dapat berjalan lebih baik. Sebagai kader lama partai, dia juga bukan sekali menghadapi sanksi tersebut.

“Saya meyakini bahwa keputusan mengganti saya adalah putusan yang terbaik, dan dipertimbangkan dengan cermat. Saya adalah partai kader yang tegak lurus pada instruksi, jadi tugas saya adalah mengamankan keputusan partai dengan sebaik-baiknya,” lugasnya menandaskan.

Fraksi PPR merupakan fraksi gabungan yang terdiri dari tiga partai, yakni PDIP 4 kursi, Nasdem 4 kursi, dan Perindo 3 kursi.

Raden Nuna berharap Gubernur Lalu Muhamad Iqbal agar tidak lagi mengundang para anggota DPRD NTB langsung ke personal. Undangan harus terlebih dahulu ditujukan pada pimpinan partai, karena fraksi di DPRD merupakan kepanjangan partai. Dia juga menyarankan Gubernur Iqbal harus lebih rajin melakukan komunikasi dengan para ketua parpol di NTB. “Ini karena pembangunan di daerah akan bisa berjalan kondusif dan aman, manakala ketua parpol juga diajak berkomunikasi dengan baik,” pintanya menandaskan. rul

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.