POSMERDEKA.COM, MATARAM – Anggota DPR RI dari PDIP, Rachmat Hidayat, mengingatkan Gubernur H Zulkieflimansyah untuk menindak tegas pejabat Pemprov NTB yang terlibat politik praksis. Hal itu menyusul beredarnya potongan video pidato sambutan Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, di berbagai grup Whatsapp.
Ahsanul saat itu mewakili Gubernur dalam acara halal bihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di perantauan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
“Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. Tetapi dia harus paham betul tentang ke-Sasak-annya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua,” kata Ahsanul di video itu.
Menurut Rachmat, pernyataan itu jelas tindakan politik praksis pejabat eselon II NTB. ”Gubernur harus mengambil tindakan tegas terhadap jajaran yang terang-terangan terlibat politik praksis semacam ini,” tegas Rachmat, Rabu (10/5/2023).
Begitu mendapat potongan video pidato Ahsanul dari sejumlah tokoh masyarakat Sasak pada dini hari, Rachmat langsung menghubungi Sekda NTB, Gita Ariadi, agar ada tindakan tegas terhadap ASN Pemprov yang terlibat politik praksis. Namun, Sekda mengaku kewenangan penindakan ada pada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pada saat yang sama, Rachmat juga menghubungi Gubernur. Kepada Rachmat, Gubernur mengaku akan memanggil Ahsanul. Acara halal bihalal Himalo dihadiri sekitar 1.000 warga Lombok yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Saat berpidato, Ahsanul berkata jangan ada yang menjadi calon bukan orang NTB.
Dia juga mengajak warga Sasak berani mengatakan itu. “Bukan berarti kita kesukuan, ndak, tapi kita harus memahami bahwa kita memang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu,” bebernya.
Menurut Rachmat, Ahsanul memberi pembelajaran tidak baik. Sebab, seluruh warga boleh menjadi apa saja di Republik ini selama tidak dicabut hak politiknya. Entah dia Suku Sasak, Suku Samawa, Suku Mbojo, ataupun warga negara Indonesia lainnya.
Dia mendesak Bawaslu juga turun tangan untuk memeriksa Ahsanul. Termasuk pejabat lain di Pemprov NTB yang memiliki indikasi sama-sama terlibat politik praksis. Tidak hanya di tahun politik seperti saat ini, narasi-narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat harusnya tidak mendapat tempat.
Pejabat yang merupakan abdi negara yang berperilaku seperti Ahsanul juga sepatutnya ditindak tegas, bukan justru diberi panggung.
Dia mempertanyakan apa kapasitas Ahsanul menyampaikan hal tersebut. Jika dalam kapasitas mewakili Gubernur atau Sekda, artinya penugasan resmi, jelas yang disampaikan sangat-sangat offside. Kalaupun hendak bercanda, dinilainya sangat tidak sensitif dan tidak pada tempatnya.
Rachmat menegaskan akan terus mengingatkan Gubernur untuk terus menindak tegas ASN yang berpolitik praksis. Sebab, perilaku politik praktis dari para pejabat, justru bisa menjadi kampanye negatif yang malah dapat mendiskreditkan Gubernur. rul
