Puluhan Warga Terisolir di Sirkuit Mandalika, Projo NTB Akan Minta Jokowi Copot Dirut ITDC

  • Whatsapp
IMAM Sofian (kiri) saat bersama Presiden Jokowi usai pertemuan konsolidasi Nasional DPP Projo bersama pengurus Projo seluruh Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: ist
IMAM Sofian (kiri) saat bersama Presiden Jokowi usai pertemuan konsolidasi Nasional DPP Projo bersama pengurus Projo seluruh Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: ist

MATARAM – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, segera mencopot Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer. Kini, giliran Projo NTB angkat bicara terkait isu pelanggaran HAM terhadap puluhan KK yang terisolir di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tersebut. 

Ketua Projo NTB, Imam Sofian, menilai, proyek strategis nasional di Mandalika menyisakan persoalan kemanusiaan. Beberapa kasus penggusuran disebut masih dijalankan ITDC atas nama legalitas HPL. Hak penguasaan dan kepemilikan lahan oleh warga sejak nenek moyang mereka membuka lahan dan mengerjakan lahan, telah dinegasikan

Bacaan Lainnya

“Konflik agraria di kawasan Mandalika tidak akan pernah mewujudkan hak keadilan bagi warga, jika tidak dilihat dari sejarah pengusahaan lahan,” kata Imam dalam siaran tertulisnya, Selasa (24/8/2021).

Menurutnya, sejak muncul proyek pariwisata di Lombok tahun 1989, banyak terjadi penggusuran, termasuk yang terjadi di kawasan Mandalika. Banyak lahan warga dibayar sangat murah dan tidak layak oleh PT Rajawali, saat bekerja sama dengan Pemprov NTB dalam perusahaan patungan PT LTDC/PPL. Saat itu, warga yang berani melawan atau menolak pelepasan tanah akan mendapat intimidasi oleh kuasa rezim Orde Baru.

Baca juga :  Masih Banyak Warga Abai Pakai Masker

Dari catatan Projo NTB, sebutnya, terindikasi kuat banyak penjualan atau pelepasan hak atas tanah oleh bukan pemilik lahan. Salah satunya, ada indikasi rekayasa pelepasan hak oleh orang lain kepada PT LTDC/PPL, sehingga sekarang banyak warga yang mendiami lahan sejak nenek moyang mereka, harus kehilangan lahan dan digusur karena tiba-tiba melekat HPL di atas lahan. 

“Di situ, sebagai perusahaan negara, ITDC harus bekerja secara humanis dan profesional dengan melibatkan fakta-fakta hukum. Juga sejarah lahan dalam menyelesaikan persoalan lahan di Mandalika,” serunya. 

Merujuk fakta-fakta hukum, kata dia, seharusnya ITDC tidak menggunakan kacamata kuda dan terkesan intimidatif dalam menyelesaikan persoalan lahan dengan tameng legalitas HPL. Apalagi, kata Imam, sejarah perolehan HPL itu cacat hukum, karena ada indikasi ratusan hektar lahan milik warga di klaim PT  Rajawali saat itu atas nama pelepasan hak atas tanah, dan tiba-tiba melekat identitas hak hukum atas nama HPL pemerintah yang sekarang dikelola ITDC.

“Kami, Projo NTB akan mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi, tapi penggusuran lahan warga dan yang terbaru adanya fakta puluhan KK yang terisolir di dalam kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika, adalah tindakan tidak manusiawi. Sekali lagi, ini melanggar HAM karena secara sengaja mengisolir dan membatasi hak hidup, hak kesehatan dan pendidikan puluhan warga,” jelas dia. 

“Bila perlu Dirut ITDC segera dicopot, kami juga banyak mendengar personifikasi Dirut ITDC ini sangat ekslusif, jarang sekali membangun komunikasi dengan warga sekitar Mandalika. Sebaiknya Presiden Jokowi segera menganti Dirut ITDC ini dengan person yang bisa bekerja humanis, bersahabat dan profesional,” lugasnya menandaskan.

Baca juga :  Catat! Mulai 26 Oktober 2020 Operasi Zebra Dimulai

Sebelumnya, PT ITDC angkat bicara terkait adanya puluhan KK yang terancam terisolasi, sampai merusak pagar pembatas di lingkaran Sirkuit MotoGP Mandalika. VP Corporate Secretary ITDC, I Made Agus Dwiatmika, memastikan dalam setiap kegiatannya ITDC selalu mengikuti prosedur hukum.

Agus mendaku lahan yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sudah selesai dibebaskan, meski masih ada beberapa warga yang menempati. “Seluruh lahan yang masuk dalam HPL atas nama ITDC telah berstatus clear and clean, tetapi sebagian masih dihuni warga,” tegas Agus dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/8/2021). 

Agus mempersilakan jika masih ada masyarakat yang merasa berhak atas kepemilikan tanah di area JKK, dan memiliki dokumen pendukung, diperkenankan menempuh jalur hukum. “Prinsipnya, kami terbuka pada masyarakat atau siapapun yang keberatan untuk melayangkan gugatan, asal memiliki dokumen pendukung,” ucapnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.