POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPRD Bali melaksanakan sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda APBD 2025 yang disampaikan eksekutif sebelumnya, Senin (21/10/2024). Dalam paripurna dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya itu, PU Fraksi Gerindra-PSI dan Fraksi Golkar kencang menyoroti soal defisit APBD. Pun tentang perkembangan proses negosiasi potensi pendapatan dari objek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan aset tanah Pemprov di ITDC Nusa Dua.
Usmantari sebagai pembaca PU Fraksi PDIP mengatakan, terhadap postur RAPBD 2025 dengan defisit Rp691,11 miliar lebih ditambah pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah Rp158 miliar, dan pembayaran angsuran pokok pinjaman Rp243,46 miliar lebih akan ditutup dari penerimaan Silpa tahun 2024 sebesar Rp1,09 triliun lebih, Pj. Gubernur SM Mahendra Jaya diminta mencermati kembali perkiraan Silpa 2024 yang menjadi Penerimaan Pembiayaan dalam RAPBD 2025.
“Kami juga mendorong usaha maksimal meningkatkan PAD dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Antara lain dengan pengoperasian Turyapada Tower, optimalisasi peran BUMD, dan evaluasi berkala kinerja BUMD,” sebutnya.
Fraksi PDIP juga mohon Pj. Gubernur untuk mengakomodir Pokir Dewan dalam proses penyusunan APBD. Pula minta Gubernur melakukan evaluasi pemanfaatan aset tanah milik Pemprov Bali di ITDC Nusa seluas hampir 40 hektar dengan melibatkan DPRD.
Fraksi Gerindra-PSI dengan juru bicara Kade Darma Susila minta ada kenaikan target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing, yang semula Rp250 miliar menjadi Rp750 miliar. Sebab, dengan perkiraan kunjungan wisman tahun 2025 sebanyak 6,5 juta orang, nilai potensi dari Pungutan Wisatawan Asing bisa mencapai Rp975 miliar. Fraksi Gerindra juga minta Pj. Gubernur menjelaskan perkembangan proses negosiasi terkait objek PKB di Klungkung dan tanah Pemprov Bali di Nusa Dua (ITDC) dengan investor. “Sebab, dampaknya luar biasa terhadap stabilitas APBD 2023 dan pengaruhnya masih dirasakan di APBD 2024,” sebutnya.
Susila juga menyuarakan agar Pj. Gubernur berkomunikasi dengan instansi terkait agar kondusivitas kamtibmas tetap terjaga dalam Pilkada Seretak. “Memastikan aparat keamanan, penyelenggara, ASN, MDA, serta semua aparatur desa adat maupun dinas bersikap netral dan tidak memihak,” sambungnya.
Masih soal defisit, Fraksi Golkar kencang menyoroti Pendapatan Daerah dari kerja sama pada proyek PKB di Klungkung dan perpanjangan kontrak aset Pemprov Bali di Nusa Dua, yang nilainya sekitar Rp 1,2 triliun. Sejak awal kebijakan pencatatannya sebagai Pendapatan Daerah sudah tidak benar sesuai sistem akuntansi pemerintahan, karena sistem pencatatan Pendapatan Daerah menganut cash basic, bukan accrual basic.
“Kerja sama PKB dan kontrak aset Pemprov Bali yang belum diyakini bisa menjadi pendapatan atau baru ‘akan’, sudah dicatat sebagai Pendapatan. Fraksi Partai Golkar mengusulkan koreksi dan pembenahan, karena kekeliruan itulah yang mengakibatkan defisit yang harus kita tanggung bebannya saat ini,” papar Agung Bagus Tri Candra Arka sebagai pembaca PU.
Menariknya, Fraksi Golkar juga membahas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemkab Badung kepada beberapa kabupaten/kota di Bali. Apalagi APBD Perubahan Kabupaten Badung 2024 diperkirakan defisit Rp3,4 triliun. “Kami mohon Pj. Gubernur mencermati hal itu,” tegasnya.
Terakhir, Fraksi Demokrat-Nasdem melalui juru bicara I Gede Ghumi Asvatham menanyakan turunnya PAD dari Pajak Daerah sebesar Rp629,4 miliar dari Rp3,2 triliun lebih tahun 2024 menjadi Rp2,6 triliun lebih. Kemudian negosiasi soal PKB dan sewa lahan ITDC Nusa Dua, minta tenaga kontrak lebih dari 2 tahun diangkat sebagai PPPK, serta meningkatkan bantuan untuk desa adat, subak dan perangkat desa. Terkait politik, Fraksi minta Pj. Gubernur berkoordinasi untuk menjaga netralitas aparat keamanan, penyelenggara, ASN, dan aparat lembaga adat serta dinas dalam Pilkada Serentak. “Agar mereka bersikap netral dan tidak memihak,” pungkasnya. hen