POSMERDEKA.COM, MATARAM – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, ikut hadir bersama ratusan penjabat gubernur, bupati dan wali kota yang diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/10/2023).
Gita menyebut ada tiga arahan yang ditekankan Presiden pada pertemuan tersebut. Yang utama para pj. harus menyukseskan Pemilu 2024 melalui dukungan pembiayaan untuk mendukung tugas penyelenggaraan KPU dan Bawaslu.
Presiden juga minta ASN bersikap netral alias tidak memihak salah satu calon tertentu. “Arahan ketiga, kami diminta pada tahun politik dapat menjaga kerukunan di semua daerah di Indonesia. Yang pasti, kami dilarang melakukan intervensi apa pun dalam Pemilu 2024,” urai Gita melalui pesan WhatsApp, Selasa (31/10/2023).
Terkait banyaknya pandangan miring menyangkut pengumpulan ratusan pj. kepala daerah oleh Presiden Jokowi saat anaknya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres Prabowo Subianto, Gita tidak melanjutkan jawaban melalui pesan WhatsApp.
Di kesempatan terpisah, pengumpulan 197 pj. kepala daerah tersebut memicu beragam spekulasi dari berbagai pihak. Salah satunya diungkapkan eks tim pembela hukum Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019, Sirra Prayuna. Dia menduga kuat ada kepentingan politik pemenangan Pilpres dalam pengumpulan para pj. kepala daerah tersebut.
“Saya kira dengan situasi politik Pilpres hari ini, kalau ditarik dalam konteks politik elektoral, kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Kekuasaan akan dikapitalisasi untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres,” tudingnya melalui sambungan telepon, Senin (30/10/2023).
Salah satu indikasi mengarah kepada kepentingan politik pemenangan Pilpres 2024, sebutnya, dapat dilihat dari pernyataan Jokowi yang menegaskan dia memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan pj. kepala daerah tersebut kapan saja.
“Bahasa keras Presiden kepada para pj. gubernur dan bupati/wali kota itu menunjukkan bahasa otoriter. Presiden mengatakan punya hak mengawasi setiap hari, padahal fungsi koordinasi pj. kepala daerah ada di Mendagri. Tapi kali ini Jokowi turun langsung, sehingga patut diduga (ada motif tertentu),” bebernya.
Indikasi lain Jokowi akan menggunakan seluruh alat kekuasaan negara untuk pemenangan Pilpres 2024, imbuhnya, juga terlihat dari beberapa rentetan sikap cawe-cawe pejabat negara di kementerian dan lembaga, yang berperan aktif memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres.
Bagaimana peran Mensesneg yang aktif minta parpol segera deklarasi, bagaimana Kominfo digunakan sebagai instrumen mengontrol alur komunikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan, dan sejumlah pejabat di kementerian lain ikut menggalang dan mengorganisir pemenangan salah satu calon.
Sirra Prayuna mengaku kecewa dengan langkah politik Jokowi saat ini, yang melenceng jauh dari semangat reformasi membangun negara demokratis. Dengan “memaksakan” anaknya menjadi cawapres lewat tangan Mahkamah Konstitusi (MK), dia memandang Jokowi memiliki ambisi membangun politik dinasti.
Sirra mendorong penguatan gerakan masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, terhadap segala bentuk potensi pelanggaran sendi-sendi demokrasi oleh penguasa. Karena itu civil society harus dikonsolidasikan untuk melakukan pengawasan. “Penguatan peran civil society sangat penting untuk mengawasi proses Pilpres berjalan baik,” ajaknya. rul
