PPKM Darurat, Badung Patuhi Pusat dengan Pengecualian

  • Whatsapp
BUPATI Badung, I Nyoman Giri Prasta. Foto: ist
BUPATI Badung, I Nyoman Giri Prasta. Foto: ist

MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung tetap mengikuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diputuskan pemerintah pusat. Kendati demikian terdapat sejumlah kegiatan yang masuk pengecualian.

‘’Sebagai wujud perpanjang tangan pemerintah pusat, kami harus ikuti perintah pusat dengan pelaksanaan PPKM Darurat.  Arahan Presiden sudah jelas mulai tanggal 3 Juli 2021 ini dan pasti kami akan tindaklanjuti,” tegas Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, usai rapat di DPRD Badung, Jumat (2/7/2021).

Bacaan Lainnya

Diputuskan PPKM Darurat tak membuat Pemkab Badung mengambil kebijakan untuk membagikan bantuan tunai ke masyarakat seperti sebelumnya. “Refocusing dan realokasi anggaran sudah berjalan. Kami menunggu keputusan pusat untuk refocusing dan realokasi anggaran ini sehingga nanti kita tidak menyalahi aturan lagi. Pokoknya kita gas untuk kepentingan rakyat dan kita rem penyebaran Covid-19,” terangnya.

Mengenai nasib pariwisata, bupati asal Desa Pelaga itu tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya sangat berharap pariwisata dibuka, namun karena kondisi tidak memungkinkan meminta untuk dimaklumi.  “Jadi kita harus memaklumi dong, tetapi kita harus menjaga protokol kesehatan ini dengan baik sehingga penambahan kasus Covid-19 tidak bertambah,” paparnya.

Baca juga :  Imbang Lawan Macedonia Utara, Timnas U-19 Indonesia Bersiap Hadapi Bosnia-Herzegovina

Berkaitan pengaturan PPKM Darurat, Kepala Dinas Kominfo Badung, IGN Jaya Saputra, yang dihubungi terpisah mengaku masih menunggu surat edaran dari Provinsi Bali. Namun secara umum pihaknya akan tetap tunduk atas keputusan pemerintah pusat.

Berkenaan kegiatan adat dan agama pun kata dia, akan tetap mematuhi peraturan pemerintah pusat. “Untuk kegiatan adat dan agama yang sudah terlanjur dijadwalkan tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 seperti kegiatan nyekah,  atau upacara pitra yadnya tetap dilaksanakan dengan protokol ketat. Tapi, bagi yang baru merancang kegiatan tersebut diharapkan menjadwalkan ulang setelah tanggal 20 Juli 2021 melihat kondisi yang lebih kondusif lagi atau turunnya angka kasus pandemi covid-19,” terangnya. nas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.