DENPASAR – Di Bali sedikitnya ada 14 kelompok etnis di Nusantara dengan komunitas masing-masing yang bergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Menimbang peran signifikan mereka dalam menjaga kondusivitas wilayah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mengajak jajaran FPK untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Bali dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024.
“Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan penting membangun dan mempertahankan kedamaian daerah,” ucap Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, IGN Wiryanata, Rabu (25/1/2023) saat silaturahmi dengan pengurus FPK Bali dan kabupaten/kota se-Bali.
Berdasarkan data, di Bali terdapat 14 kelompok suku/etnis. Ada Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora); Komunitas Pasundan, Komunitas Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi), dan Komunitas Ikatan Maluku Selatan (IKMS). Ada juga Persaudaraan Setia Hati Ternate, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Ikatan Keluarga Batak (IKB), Komunitas Bamus Sunda, dan Komunitas Ngeksi Gondo Yogyakarta. Berikutnya terdapat pula Komunitas Banyumasan, Komunitas Sirih Pinang, Ikatan Keluarga Andalas Selatan (IKAS), Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS), dan Komunitas Ikatan Keluarga Maluku (Ikemal).
Menurut Wiryanata, FPK memiliki tanggung jawab besar untuk membangun semangat kebinekaan dan kebersamaan di daerah, sehingga kondusivitas wilayah bisa terus terjaga. “FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan,” urai birokrat yang sebelumnya lama berkiprah di Diskominfo Bali ini.
Melalui silaturahmi dengan FPK, dia juga ingin berkoordinasi terkait program kerja FPK menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 dikaitkan dengan konteks pembauran kebangsaan, yang diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam dinamika hubungan antar-etnis, suku, agama dan budaya. Apalagi di tengah derasnya politik identitas dan massifnya hoaks dan fake news (berita palsu), yang berpotensi menjadi pemicu konflik dalam tahapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Karena itu, menjadi penting dukungan suku atau etnis Nusantara yang diwadahi dalam Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Bali, untuk berkontribusi menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” pintanya.
Ketua FPK Bali, Kadek Weisya Kusmiadewi, mengharap FPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa lebih bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Kami harapkan Permendagri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, dimasukkan dalam AD/ART agar kita bisa lebih spesifik bekerja,” ajaknya.
Sementara Ketua FPK Denpasar, I Made Arka, berharap FPK Bali juga bisa turun ke masing-masing kabupaten/kota untuk berdialog dengan mengundang FPK kabupaten/kota. “Dialog tentu beserta tokoh-tokoh etnis untuk meredakan situasi politik, yang mungkin saja ada penonjolan terhadap politik identitas,” sarannya menandaskan. hen
