”Ketika Kemajuan Tidak Lagi Dipimpin oleh Dharma”
Oleh: Dr. I Ketut Suardana
INDONESIA saat ini sedang mengalami sebuah paradoks besar. Pembangunan bergerak cepat, teknologi semakin canggih, pendidikan semakin luas, tempat-tempat ibadah semakin megah, dan informasi dapat menjangkau seluruh negeri dalam hitungan detik. Namun, dibalik kemajuan tersebut, masyarakat merasakan kegelisahan yang semakin dalam: korupsi tetap terjadi, hukum kehilangan kewibawaan, politik dipenuhi transaksi, kekayaan alam terus dieksploitasi, ruang digital dikuasai kebohongan, dan hubungan antarmanusia semakin mudah terpecah.
Apakah keadaan ini dapat disebut sebagai tanda-tanda Zaman Kali Saṅgara?
Dalam tradisi Hindu, istilah Kali Yuga menunjuk zaman ketika Dharma mengalami kemerosotan. Sementara itu, dalam sastra Bali–Jawa, istilah Kali Saṅgara lebih menekankan keadaan dunia yang kacau akibat pembalikan nilai, kerusakan moral, konflik sosial, penyalahgunaan kekuasaan, wabah, dan terganggunya keseimbangan alam.
Kali Saṅgara tidak harus dipahami sebagai ramalan tentang berakhirnya dunia. Ia lebih tepat dibaca sebagai peringatan tentang apa yang terjadi ketika manusia kehilangan tutur—kesadaran yang membuatnya mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan, kepatutan dari penyimpangan, dan kebutuhan dari keserakahan.
Ketika Nilai-nilai Menjadi Terbalik
Tanda paling berbahaya dari Kali Saṅgara bukan sekadar meningkatnya kejahatan, melainkan ketika kejahatan mulai dianggap sebagai kewajaran.
Korupsi disebut biaya politik. Manipulasi dianggap strategi. Keserakahan dinamakan keberhasilan. Kedekatan dengan kekuasaan dianggap prestasi. Kritik dipandang sebagai permusuhan. Kebohongan yang diulang terus-menerus akhirnya diterima sebagai kebenaran.
Inilah keadaan nungkalik: yang benar disalahkan, sedangkan yang salah dibenarkan; yang jujur dianggap tidak pandai menyesuaikan diri, sedangkan yang licik dipuji sebagai orang cerdas.
Śrīmad Bhāgavata Purāṇa XII.2 menggambarkan bahwa pada zaman Kali, kekayaan akan menjadi ukuran keluhuran seseorang dan kekuasaan material menjadi penentu keadilan. Peringatan serupa terdapat dalam Kakawin Nītiśāstra: ketika zaman Kali mencapai puncaknya, harta memperoleh penghormatan lebih tinggi daripada pengetahuan dan kebijaksanaan.
Keadaan ini terasa dekat dengan kehidupan sekarang. Manusia dinilai bukan terutama dari integritas dan pengabdiannya, melainkan dari jabatan, kekayaan, jaringan politik, jumlah pengikut, dan kemampuannya menguasai perhatian publik.
Ketika Kekuasaan Kehilangan Dharma
Dalam ajaran Hindu, kekuasaan bukan hak istimewa untuk menguasai rakyat. Kekuasaan adalah amanat Dharma untuk melindungi kehidupan dan menciptakan kesejahteraan.
Ketika kekuasaan terlepas dari Dharma, jabatan berubah menjadi alat untuk mengumpulkan kekayaan, memperkuat keluarga dan kelompok, mengendalikan hukum, serta membagi sumber daya kepada mereka yang berada di dalam lingkaran kepentingan.
Korupsi karena itu bukan hanya pencurian uang negara. Korupsi adalah penyakit kesadaran. Ia menunjukkan bahwa Karsa—kehendak untuk bertindak—tidak lagi diarahkan oleh Dharma, melainkan oleh lobha, keserakahan yang tidak pernah merasa cukup.
Lebih berbahaya lagi apabila masyarakat mulai menerima korupsi sebagai bagian biasa dari politik. Ketika orang berkata, “Semua pejabat juga melakukan hal yang sama,” kejahatan telah berpindah dari tindakan individual menjadi budaya sistemik.
Bangsa tidak hancur hanya karena adanya orang jahat. Bangsa terancam ketika orang baik kehilangan keberanian, masyarakat kehilangan kepekaan, dan penyimpangan tidak lagi menimbulkan rasa malu.
Hukum yang Kehilangan Jiwa Keadilan
Pada zaman Kali Saṅgara, hukum mungkin tetap tertulis, gedung pengadilan tetap berdiri, dan peraturan terus dibuat. Namun, semuanya dapat kehilangan makna ketika penerapannya dipengaruhi oleh uang, kekuasaan, jaringan, dan kepentingan politik.
Hukum kemudian tampak tegas terhadap mereka yang lemah, tetapi mudah dinegosiasikan oleh mereka yang kuat. Keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap manusia berubah menjadi sesuatu yang lebih mudah diperoleh oleh mereka yang memiliki kekayaan dan akses.
Ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa hukum dapat melindungi mereka, yang runtuh bukan hanya kewibawaan lembaga negara, melainkan ikatan moral yang menopang kehidupan bersama.
Hukum tanpa keadilan hanya menjadi susunan kata-kata. Kekuasaan tanpa pengendalian diri hanya menjadi kekerasan yang dilegalkan.
Demokrasi yang Terjebak dalam Citra
Demokrasi seharusnya menjadi jalan untuk menghadirkan kedaulatan rakyat. Namun, demokrasi dapat kehilangan rohnya ketika politik dikuasai oleh transaksi, politik uang, dinasti kekuasaan, manipulasi identitas, propaganda, dan pencitraan digital.
Rakyat dipuji ketika suaranya dibutuhkan, tetapi dilupakan setelah kekuasaan diperoleh. Perdebatan tentang kebijakan digantikan oleh pertarungan tokoh, slogan, potongan video, survei popularitas, dan serangan pribadi.
Politik tidak lagi menjadi ikhtiar menemukan kebaikan bersama, tetapi berubah menjadi seni memenangkan persepsi.
Dalam keadaan seperti itu, kebenaran tidak ditentukan oleh kejernihan argumen, melainkan oleh siapa yang memiliki panggung terbesar, jaringan terkuat, modal terbanyak, dan kemampuan mengendalikan perhatian masyarakat.
Pertumbuhan Tanpa Pemerataan Jiwa
Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan terus membangun berbagai infrastruktur. Sejumlah indikator ekonomi dan sosial juga memperlihatkan kemajuan. Karena itu, tidaklah adil apabila kita mengatakan bahwa seluruh keadaan bangsa hanya bergerak menuju kehancuran. Namun, pertumbuhan angka tidak selalu berarti tumbuhnya rasa keadilan.
Masyarakat dapat menyaksikan gedung-gedung megah, proyek besar, kemajuan kota, dan perputaran modal yang tinggi, tetapi pada saat bersamaan masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan layak, pendidikan bermutu, pelayanan kesehatan, tanah, air bersih, dan tempat tinggal.
Masalahnya bukan karena adanya kekayaan, melainkan karena kekayaan tidak mengalir secara adil. Masalahnya bukan pembangunan, melainkan pembangunan yang mengorbankan manusia, masyarakat adat, ruang hidup, dan keseimbangan alam.
Dalam ajaran Puruṣārtha, Artha dan Kāma tidak ditolak. Namun, keduanya harus berada dalam tuntunan Dharma. Ketika Artha melepaskan diri dari Dharma, kekayaan berubah menjadi keserakahan. Ketika Kāma tidak dikendalikan, keinginan berubah menjadi kerakusan tanpa batas.
Pendidikan Tanpa Kebijaksanaan
Indonesia tidak kekurangan orang terdidik. Perguruan tinggi bertambah, gelar akademik meningkat, dan akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Namun, pendidikan belum selalu melahirkan manusia yang berintegritas.
Orang yang cerdas dapat menggunakan pengetahuannya untuk mencari celah hukum, memanipulasi data, membangun propaganda, menyusun pembenaran bagi kekuasaan, dan melakukan korupsi dengan cara yang semakin sulit diketahui.
Di sinilah terlihat perbedaan antara kecerdasan dan kebijaksanaan.
Kecerdasan menunjukkan apa yang dapat dilakukan. Kebijaksanaan mempertanyakan apakah hal itu patut dilakukan. Pengetahuan menciptakan kemampuan, sedangkan Dharma memberikan arah.
Pengetahuan tanpa Rasa menjadi dingin. Kecerdasan tanpa integritas menjadi alat manipulasi. Gelar tanpa tanggung jawab hanya memperindah ego.
Pendidikan yang hanya mengisi kepala, tetapi tidak menjernihkan Citta, menghaluskan Rasa, dan mengarahkan Karsa, dapat menghasilkan manusia pintar yang justru membahayakan kehidupan.
Agama yang Ramai, tetapi Dharma yang Sepi
Tempat ibadah semakin ramai, upacara keagamaan semakin besar, ceramah tersebar melalui berbagai media, dan simbol-simbol kesalehan semakin terlihat. Namun, kemegahan kehidupan beragama belum tentu berbanding lurus dengan kejujuran, kasih, pengendalian diri, dan keadilan sosial.
Agama memasuki bayang-bayang Kali Saṅgara ketika digunakan sebagai kendaraan politik, alat menghakimi kelompok lain, panggung mencari pengaruh, atau pembenaran untuk membenci sesama.
Ritual dilakukan, tetapi korupsi diteruskan. Doa dipanjatkan, tetapi alam dirusak. Kesucian dipertontonkan, tetapi penderitaan orang lain diabaikan. Tuhan dibela dengan cara merendahkan manusia.
Lontar Roga Saṅhara Bhūmi memberikan peringatan yang sangat tajam bahwa Weda, mantra, dan pelaksanaan yajña dapat kehilangan sari ketika manusia tidak memperbaiki perilakunya.
Ritual bukan pengganti Dharma. Ritual seharusnya menjadi jalan untuk menjadikan manusia lebih sadar, lebih jujur, lebih penuh kasih, dan lebih bertanggung jawab.
Alam yang Menanggung Keserakahan Manusia
Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, pencemaran sungai, sampah, krisis air, kerusakan pesisir, alih fungsi lahan, dan eksploitasi tambang tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan teknis.
Dalam pandangan Roga Saṅhara Bhūmi, kerusakan moral, kekacauan sosial, wabah, dan ketidakseimbangan alam merupakan keadaan yang saling berhubungan. Hal ini bukan berarti bahwa setiap bencana adalah hukuman Tuhan. Maknanya ialah bahwa pelanggaran terhadap hukum keseimbangan alam pasti melahirkan akibat.
Bumi bukan sedang membalas dendam. Bumi sedang memperlihatkan konsekuensi.
Di Bali, pertumbuhan pariwisata telah membawa kemakmuran dan membuka hubungan dengan dunia. Namun, ketika pembangunan melampaui daya dukung, tanah berubah menjadi komoditas, sumber air tertekan, sawah menghilang, sampah bertambah, dan masyarakat lokal kehilangan ruang kehidupannya.
Bali dapat menjadi modern, tetapi modernitasnya harus memiliki jiwa. Kemajuan yang menghancurkan sumber kehidupan bukanlah kemajuan, melainkan kehancuran yang diberi nama pembangunan.
Teknologi sebagai Pengganda Kali Saṅgara
Pada masa lalu, kebohongan bergerak dari mulut ke mulut. Sekarang, satu kebohongan dapat menjangkau jutaan manusia dalam beberapa detik.
Media sosial membuka ruang demokrasi dan memperluas pengetahuan. Namun, ia juga memperbesar hoaks, fitnah, ujaran kebencian, perjudian daring, penipuan, perundungan, pornografi, fanatisme politik, dan pembunuhan karakter.
Algoritma tidak memiliki kebijaksanaan moral. Ia memperbesar sesuatu yang menarik perhatian, termasuk ketakutan, kemarahan, konflik, dan kebencian. Akibatnya, manusia semakin terhubung secara digital, tetapi dapat semakin terpisah secara batin.
Teknologi tidak menciptakan seluruh keserakahan manusia. Namun, teknologi memberinya kecepatan, jangkauan, anonimitas, dan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya.
Ketika kemampuan teknologi berkembang lebih cepat daripada kesadaran manusia, Kali Saṅgara tidak hanya menjadi zaman kekacauan, tetapi juga zaman ketika kekacauan dapat diproduksi, diperbanyak, dan disebarkan secara otomatis.
Ekosistem Kemerosotan
Kemerosotan terasa begitu masif karena persoalan-persoalan tersebut tidak berdiri sendiri.
Korupsi melahirkan kebijakan yang buruk. Kebijakan buruk memungkinkan eksploitasi sumber daya. Eksploitasi menciptakan kerusakan alam dan ketimpangan. Ketidakadilan melahirkan kemarahan serta hilangnya kepercayaan. Ruang digital kemudian memperbesar kemarahan, kebencian, dan perpecahan tersebut.
Indonesia tidak sedang menghadapi satu penyakit, tetapi sebuah ekosistem kemerosotan yang akar terdalamnya adalah krisis kesadaran.
Kita memiliki banyak informasi, tetapi kekurangan kejernihan. Kita memiliki banyak aturan, tetapi kekurangan keteladanan. Kita memiliki banyak ritual, tetapi kekurangan penghayatan. Kita memiliki banyak orang pintar, tetapi kekurangan keberanian moral.
Dharma Belum Hilang
Meskipun demikian, Indonesia belum sepenuhnya tenggelam dalam Kali Saṅgara.
Di tengah korupsi masih terdapat aparatur yang jujur. Di tengah politik transaksional masih ada pemimpin yang mengabdi. Di tengah kerusakan alam masih ada masyarakat adat dan komunitas yang menjaga hutan, sungai, laut, serta tanah leluhur.
Masih ada guru yang mendidik dengan ketulusan, tenaga kesehatan yang melayani tanpa pamrih, seniman yang menjaga suara kemanusiaan, jurnalis yang mempertahankan kebenaran, anak muda yang menolak ketidakadilan, dan masyarakat yang bergotong royong ketika bencana datang.
Semua itu menunjukkan bahwa Dharma dapat melemah, tetapi tidak pernah sepenuhnya musnah.
Kali Saṅgara bukan alasan untuk berputus asa. Justru pada zaman ketika kegelapan meluas, satu tindakan yang benar memperoleh makna yang lebih besar. Kejujuran menjadi tapa. Pelayanan menjadi yajña. Keberanian menyatakan kebenaran menjadi Dharma. Perlindungan terhadap alam menjadi persembahan kepada kehidupan.
Samarasā sebagai Jalan Pemulihan
Dalam Filsafat Samarasā, akar Kali Saṅgara adalah keterpecahan Citta, Rasa, dan Karsa.
Citta kehilangan kejernihan sehingga manusia sulit membedakan kebenaran dari manipulasi. Rasa kehilangan kepekaan sehingga penderitaan orang lain tidak lagi menggugah batin. Karsa kehilangan arah sehingga kehendak berubah menjadi ambisi, dominasi, dan keserakahan.
Karena itu, pemulihan bangsa harus dimulai dengan menyatukan kembali ketiganya di bawah tuntunan Dharma.
Citta harus dijernihkan melalui pendidikan kritis, keterbukaan informasi, kebebasan berpikir, dan keberanian memeriksa kebenaran.
Rasa harus dihidupkan agar pembangunan, ekonomi, hukum, dan teknologi tidak kehilangan kemanusiaan.
Karsa harus diarahkan agar pengetahuan dan kekuasaan diwujudkan menjadi pelayanan, keadilan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan terhadap alam.
Dharma harus dikembalikan sebagai ukuran bagi kekuasaan, ekonomi, pendidikan, agama, dan teknologi.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia membutuhkan manusia yang tidak menjual kepintarannya kepada keserakahan.
Indonesia tidak kekurangan kekayaan. Indonesia membutuhkan keadilan agar kekayaan menjadi kesejahteraan bersama.
Indonesia tidak kekurangan ritual. Indonesia membutuhkan Dharma yang menjelma menjadi kejujuran, kasih, keberanian, dan tindakan nyata.
Penutup
Kali Saṅgara bukan hanya zaman yang datang dari luar diri manusia. Ia bermula ketika kekacauan menguasai batin, lalu menjelma menjadi korupsi dalam kekuasaan, ketidakadilan dalam hukum, kerakusan dalam ekonomi, kepalsuan dalam agama, manipulasi dalam teknologi, dan kerusakan pada alam.
Karena itu, berakhirnya Kali Saṅgara juga harus dimulai dari dalam diri manusia.
Ia dimulai ketika kita berhenti menganggap kebohongan sebagai kewajaran. Ketika orang baik tidak lagi memilih diam. Ketika pemimpin melihat jabatan sebagai pengabdian. Ketika agama kembali memuliakan manusia. Ketika ilmu pengetahuan mengabdi kepada kehidupan. Ketika teknologi dipimpin oleh kebijaksanaan. Ketika alam tidak lagi dipandang sebagai benda yang boleh dieksploitasi tanpa batas.
Kali Saṅgara bukan berakhir ketika dunia lama dihancurkan, melainkan ketika manusia berhenti mewariskan kerusakan sebagai kenormalan.
Indonesia akan menemukan jalannya kembali apabila Citta dijernihkan, Rasa dihidupkan, Karsa diarahkan oleh Dharma, dan seluruh keberagaman dipertemukan dalam Samarasā—kesadaran bahwa kesejahteraan pribadi tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan manusia, alam, bangsa, dan seluruh kehidupan. (*)
