POSMERDEKA.COM, MATARAM – Lembaga Kajian Sosial dan Politik M-16 kembali menggelar roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024. Kali ini, skuad M-16 menyambangi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pemetaan isu strategis tersebut menggandeng para pedagang kaki lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu.
Rombongan M-16 dipimpin langsung oleh Direktur M-16, Bambang Mei Finarwanto; didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB Abdul Majid. Mereka disambut hangat para pedagang kaki lima di Bumi Pariri Lema Bariri. Dalam agenda tersebut, M-16 menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama puluhan pedagang kaki lima Sumbawa Barat yang hadir.
Dalam sambutannya, Direktur M-16, Bambang Mei Finarwanto, mengungkapkan alasan menggandeng para pedagang kaki lima. ‘’Pertama kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Sumbawa Barat,’’ kata dia, Senin (24/6/2024).
Lebih lanjut dikatakan, PKL merupakan penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh sekaligus membuka lapangan kerja disektor riil di masyarakat bawah. ‘’Eksistensi PKL sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid-19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan,’’ ucap dia.
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI ) Provinsi NTB, Abdul Majid, mengungkapkan, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik.
Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
Terpisah, Ketua APKLI Sumbawa Barat, Hamzanwadi, menuturkan sejumlah persoalan yang selama ini hinggap di PKL. Tidak hanya di KSB, tetapi itu menjadi persoalan umum yang ditemukan hampir di seluruh daerah.
Pertama, Hamzanwadi mengungkap lemahnya perlindungan hukum terhadap para PKL. Ada kesan pemerintah atau aparat semena-mena dalam melakukan penertiban terhadap para PKL.
Kedua, Hamzanwadi mengaku, PKL merupakan tulang punggung keluarga. Tulang punggung perekonomian. Selama ini, pemerintah kurang perhatian terhadap nasib keluarga PKL, terutama anak-anak.
Pihaknya mendorong agar pemerintah atau kepala daerah terpilih nanti di Pilkada NTB 2024 dapat memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak PKL dalam bentuk beasiswa pendidikan.
‘’Ketiga adalah bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman. Sekarang sudah ada namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR), secara prinsip ini dipermudah, tetapi dalam pelaksanaannya kenyataannya sulit,’’ terangnya. rul
