Pilkada Sumbawa, Bawaslu NTB Diharap Tak Ragu Diskualifikasi Paslon Curang

  • Whatsapp
SIDANG dugaan pelanggaran TSM Pilkada Sumbawa yang disidangkan Bawaslu NTB. Foto: rul
SIDANG dugaan pelanggaran TSM Pilkada Sumbawa yang disidangkan Bawaslu NTB. Foto: rul

MATARAM – Bawaslu NTB diminta tidak ragu mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang terbukti berbuat curang secara terstruktur, sistemik, dan masif (TSM). Seruan itu dilontarkan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, dalam siaran tertulisnya, Kamis (7/1/2021).

Kamhar menyuarakan opini itu sebagai tanggapan atas sidang dugaan pelanggaran di Pilkada Sumbawa 2020 yang diduga bersifat TSM, yang dilakukan paslon Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi). Pengawas pemilu didesak memberi putusan diskualifikasi seperti putusan Bawaslu Lampung di Pilkada Bandar Lampung. Bawaslu RI, kata dia, juga menekankan tidak perlu ragu objektif jika memang ditemukan kecurangan TSM.

Bacaan Lainnya

‘’Partai Demokrat sangat mendukung Bawaslu untuk menetapkan pilkada terjadi pelanggaran TSM jika memang saksi dan faktanya jelas dan nyata,’’ kata Kamhar Lakumani dalam siaran tertulisnya yang diterima wartawan, Kamis (7/1/2021).

Ia menentang keras adanya pelanggaran pilkada, dan memastikan Demokrat akan mendukung perjuangan melawan praktik kecurangan TSM. Terlebih pihak yang dirugikan adalah figur yang diusung di Pilkada Sumbawa. “Kami akan gunakan kekuatan kami untuk membongkar kecurangan tersebut,” jelas Kamhar.

Ketua Bawaslu RI, Abhan, menambahkan, paslon bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Hal ini tercantum dalam Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal tersebut menyatakan Bawaslu dapat mengenakan sanksi administratif pembatalan sebagai paslon bila terbukti melakukan politik uang secara TSM.

Baca juga :  Masyarakat Bali Sangat Kreatif, Ambara Harap Pemerintah Hadir

Kata “terstruktur”, kata dia, adalah kecurangan dilakukan sekelompok orang, aparat struktural, baik aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan, secara kolektif. Sistematis berarti pelanggaran direncanakan secara matang atau tersusun rapi, sedangkan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan.

“Pelanggaran politik uang TSM bisa saja dilakukan orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye. Bila terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A,” tegasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyebut sanksi pembatalan pencalonan termasuk kategori sanksi berat. Sanksi ini dinilai lebih memberi efek jera dibandingkan pidana, karena kepesertaan mereka dihilangkan dalam kompetisi. “Dalam UU Pilkada disebutkan sanksi memang bisa berupa diskualifikasi,” katanya.

Khoirunnisa juga berharap KPU dapat bersikap transparan menerima putusan Bawaslu yang merekomendasikan pembatalan keikutsertaan paslon yang terbukti curang. “Kewajiban KPU menindaklanjuti. Masalahnya, tindak lanjutnya itu bisa mengabulkan atau menolak,” tandasnya.

Disinggung persidangan yang masih berlangsung di Bawaslu NTB, calon Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, mengaku tetap optimis memenangkan gugatan di Bawaslu NTB. “Kami sudah berikan sesuatu yang terbaik, dan apa yang kami lakukan bisa menjadi pembelajaran bukan hanya kepada pasangat Jarot-Mokhlis, tapi seluruh masyarakat serta calon lain di Pilkada Sumbawa,” tandasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.