Petugas Partai dan Mimpi Indonesia Raya Mega

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

“KAMI adalah Wali Kota Denpasar dan Wakil Wali Kota Denpasar untuk seluruh warga Kota Denpasar, bukan golongan atau kelompok tertentu,” seru Wali Kota IGN Jaya Negara dalam pidato perdananya di DPRD Denpasar, Senin (1/3). Pernyataan itu lalu “disambar” Ketua DPD Partai Golkar Denpasar, Mariyana Wandhira, yang juga Wakil Ketua DPRD Denpasar. Melalui pantun, dia berpesan pasangan IGN Jaya Negara-Kadek Agus Arya Wibawa agar “jangan hadir sebagai petugas partai.”

Strategi komunikasi massa dengan saling colek sesama politisi memang bukan hal baru di jagat politik. Yang menarik adalah janji “menjadi pemimpin semua warga Denpasar” direduksi menjadi “jangan jadi petugas partai”. Sulit dielakkan Wandhira secara implisit sedang menggiring opini ada ketidakadilan dirasakan selama PDIP berkuasa di Denpasar. Pantunnya juga menyebabkan istilah “petugas partai”, yang awalnya relatif netral, mengalami makna peyoratif.  

Bacaan Lainnya

Diakui atau tidak, penggunaan istilah “petugas partai” itu sejak awal memantik perdebatan, baik internal maupun eksternal. Seorang kepala daerah atau bahkan Presiden dengan segala atribusi politiknya, seakan didegradasi menjadi sekadar “pesuruh partai” belaka. Istilah tersebut juga seperti membentuk realitas sendiri, terpisah dari realita sebenarnya, bahwa yang sesungguhnya berdaulat adalah rakyat yang memilih dalam pemilu, bukan partai itu sendiri.

Baca juga :  Paslon Jangan Bawa Massa Saat Pendaftaran, Bawaslu Ingatkan Protokol Kesehatan

Secara bahasa, “petugas partai” juga memperlihatkan partai begitu hegemonik. Proses hegemoni, menurut Antonio Gramsci, terjadi jika cara hidup, cara berpikir, dan pandangan masyarakat yang bawah meniru atau menerima cara berpikir dan gaya hidup kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Gramsci melihat dalam realitas sosial selalu ada pihak yang menguasai dan dikuasai, dan, seperti dikatakan Pierre Bourdieu, itu terlembaga dalam bahasa.

Memakai istilah “petugas partai” ini ada similaritas dengan cara perusahaan McDonald beroperasi, seperti diuraikan sosiolog George Ritzer dalam bukunya McDonaldisasi Masyarakat (2014). Pertama, dapat dikuantifikasi atau dihitung. Dalam konteks politik, partai dapat menghitung aspek kuantitatif kader untuk mendapat kekuasaan eksekutif atau legislatif.

Kondisi ini dapat membuat kader berlomba-lomba menunjukkan kepada elit partai bahwa mereka layak ditunjuk sebagai petugas partai. Makin dekat ke elit partai, makin terbuka jalan beroleh kekuasaan. Namun, kalkulasi ini tidak memperhitungkan poin penting bahwa elit partailah, dan bukan kader, yang mendapat keuntungan terbesar.

Kedua, daya prediksi. Dengan membenamkan spirit “petugas partai” dan terinternalisasi, cara kader bertindak bisa diprediksi partai. Mereka mengikuti aturan dan didikte para elit partai. Apa yang mereka pikirkan, lakukan, bahkan apa yang mereka katakan, sangat bisa diprediksi.

Ketiga, ada kontrol yang diterapkan kepada siapapun di partai. Semuanya menggiring kader untuk melakukan apa yang elit partai inginkan: laksanakan perintahku dan jangan banyak tanya.  

Baca juga :  Simulasi Pemungutan Suara, KPU Denpasar Siapkan Ruang Kelas Jadi TPS

Hanya, wajar juga partai memakai jargon tertentu dalam mengkonsolidasikan diri. PDI, sebelum menjadi PDIP, merupakan partai yang kenyang pengalaman dipecah-belah penguasa Orde Baru. Partai “wong cilik” adalah jargon yang kencang disuarakan PDI pada Pemilu 1992. Rekaman peristiwa masa lalu itu menyadarkan elitnya perlu ada jargon yang menguatkan posisi “kekitaan”, dan kini jargonnya adalah “petugas partai”.

Berhubung dimaknai peyoratif, kita lihat bagaimana Jokowi kerepotan menangkis serangan rival usai menang Pilpres 2014, karena dinarasikan bukan pemimpin rakyat Indonesia, tapi sekadar “petugas partai”. Pesan insinuatifnya jelas: kebijakan Jokowi hanya seturut kepentingan PDIP karena hanya calon boneka. Secara semantik derajat “petugas partai” jelas lebih rendah dari “petinggi partai”. Narasi itu dibuat vis a vis dengan Prabowo Subianto, sang Ketua Umum Partai Gerindra, yang diandaikan berkuasa penuh atas partai. Singkat kata, istilah “petugas partai” justru memposisikan pemenang hasil elektoral terasa digergaji legitimasinya.

Terlepas dari plus-minus istilah itu, kita percaya PDIP tetap memiliki spirit yang dikibarkan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. “Inginnya saya, Indonesia Raya,” kata Mega dengan suara bergetar, sambil mengusap air mata, dalam acara Mata Najwa medio 2014 silam. Pesan yang dapat dimaknai sebagai harapan terwujudnya sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh segenap eksponen bangsa, termasuk kader PDIP.

Tetapi, harapan itu takkan terwujud jika para “petugas partai” gagal membendung penyalahgunaan amanah kekuasaan oleh pemimpin politik untuk kepentingan pribadi, dengan memperdagangkan pengaruh atau menguntungkan pihak tertentu yang berdampak meracuni politik dan membahayakan demokrasi. Kondisi ini yang oleh pakar aliansi kebangsaan, Yudi Latif, dinamai korupsi politik.

Baca juga :  PPP Lobar Belum Berpikir Pilkada

So, sindiran Wandhira itu dapat dimaknai sebagai tantangan terbuka bagi Jaya Negara membuktikan kapabilitasnya sebagai “the real” Wali Kota. Begitu pula kepala daerah lain yang diusung PDIP. Di panggung depan mereka mampu menghadirkan janji kampanye dan perbaikan kondisi masyarakat, di panggung belakang juga memiliki posisi egaliter kepada, dan terutama, elit partai. Menlu Amerika Serikat, Colin Powell (2002), berkata seorang pemimpin harus tahu kapan mesti mengecewakan orang. Sebab, bertanggung jawab juga berarti mengecewakan orang (atau partai sendiri). Jadi, mampukah para petugas partai itu menghadirkan Indonesia Raya harapan Mega? Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.