POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Mengawali tahun 2024 eksistensi Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura dalam meningkatkan perekonomian daerah terus bergerak. Hal tersebut diwujudkan dengan menggenjot penandatanganan kerja sama atau PKS layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, pada Jumat (12/1/2024).
Dalam jalinan kerja sama sebelumnya sebagai KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah), namun dalam perjalanan waktu menjadi KKI yang telah memberikan dampak yang sangat signifikan, sebab penggunaanya dibatasi hanya untuk anggaran belanja barang dan jasa, serta belanja perjalanan dinas, sehingga dengan adanya KKI ini transaksi menjadi lebih cepat, akuntabel dan sangat transfaran.
Bahkan KKI juga bagian dari Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menginisiasi percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digitalisasi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Kepala BPKAD Kabupaten Badung, Ida Ayu Istri Yanti Agustini, mengatakan, sangat mengapresiasi Bank BPD Bali Cabang Mangupura terkait dengan pelaksanaan KKI dapat mempermudah transaksi pembayaran atas belanja perangkat daerah, serta meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan meminimalisir penggunaan uang tunai sehingga mengurangi terjadinya fraud.
‘’Kami secara prinsip mendukung penuh pemanfaatan PKS dengan Bank BPD Bali Cabang Mangupura, sehingga kedepannya bisa meng-cover penuh untuk penggunaan dana di Kabupaten Badung,’’ ujarnya.
Hal yang sama dikatakan Kabid Perbendaharaan, Kadek Indrawati SE.,M.M.. Menurutnya, PKS KKI ini merupakan PKS yang pertama kalinya di tahun 2024 di lingkungan Pemkab Badung, dengan project awal pada lima OPD, hal ini merupakan pelaksanaan sesuai dengan arahan pemerintah dan juga bagian dari dukungan Pemkab Badung dalam SIPD-RI yang merupakan system satu data dari pusat.
Jadi UP yang dilimpahkan sudah dialokasikan untuk KKI. ‘’Pada intinya Pemkab Badung sangat mendukung KKI, dan ini juga menjadi keamanan kita ketika berbelanja bisa terkontrol lebih baik, dan dengan adanya KKI ini penggunaanya menjadi lebih tepat sasarannya,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bank BPD Bali Kantor CabangMangupura, Ida Bagus Made Surawan, S.Pi., menjelaskan, sebelumnya KKI bernama KKPD dengan fungsi yang masih tetap sama sebagai penyediaan fasilitas kredit pada pemerintah daerah.
Di mana pelaksanaannya menggunakan 40 persen dari pagu anggaran uang persediaan di semua perangkat daerah. ‘’Nanti penggunaan KKI sendiri sifatnya revolving, jadi dengan adanya KKI ini proses transaksi akan menjadi lebih cepat parktis dan akuntabel,’’ ungkapnya.
Diakui Surawan, sejatinya PKS KKI dengan BPKAD merupakan OPD yang baru pertamakalinya melakukan penandatanganan PKS, dan nantinya BPKAD yang akan meneruskan ke OPD lainya. Ditegaskan untuk menjadi pilot project awalnya ada lima OPD yakni BPKAD, Bapeda, Inspektorat, Pertanian dan Kecamatan Kuta Selatan.
‘’Diawal project kita terapkan dulu pada kelima OPD tersebut, selanjutanya ketika sudah berjalan beberapa bulan sambil melihat apakah ada kendala atau tidak, kita lanjutkan pada seluruh OPD dan sifat penggunaan KKI ini dibatasi hanya belanja modal operasional dan belanja modal, serta belanja perjalanan dinas,’’ ujarnya.
Ditambahkan Surawan, dengan adanya KKI sudah pasti transaksi menjadi lebih transfaran dalam pengelolaan keuangan daerahnya, dan sifat KKI imbasnya sangat berdampak pada UMKM di Kabupaten Badung semakin meningkatkan pendapatan mereka. ‘’Dalam penggunaannya diawal kita pakai tap QRIS dahulu pada mobile bangking-nya, kedepannya baru kita akan keluarkan kartu fisik KKI,’’ paparnya. nan
