Perkuat Penyelenggaraan Pemerintahan, Gubernur Koster Jalin Kesepakatan dengan BPKP Bali

  • Whatsapp
GUBERNUR Koster dengan Kepala BPKP Masykur saat penandatanganan nota kesepakatan di di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar. Foto: ist
GUBERNUR Koster dengan Kepala BPKP Masykur saat penandatanganan nota kesepakatan di di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar. Foto: ist

DENPASAR – Memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Muhammad Masykur, di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (2/12/2020).

Penandatanganan nota kesepakatan ini, juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muh. Tito Karnavian; didampingi Kepala BPKP Pusat, Muh. Yusuf Ateh, secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Bacaan Lainnya

Usai menandatangani nota kesepakatan dan mendengarkan arahan Kemendagri RI, Wayan Koster, menyampaikan, akan segera menindaklanjuti hal ini bersama pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal se-Bali. Yakni dengan segera melakukan rapat koordinasi untuk membuat kesepakatan dalam rangka akselerasi yang dimaksud. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di awal kuartal 2021 melalui kerja keras dan sinergisitas,” ungkap Koster.

Sementara itu,  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat pada September 2020. Menurutnya, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi penting dalam rangka mengawal untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pemerintahan di daerah.  “Karena tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dalam sisi program dan anggaran,” imbuhnya.

Baca juga :  Gerindra Jembrana Menanti Hasil Survei Kandidat

Setelah penandatanganan, lanjut dia, tentu hal pertama yang dilakukan adalah evaluasi program kerja anggaran tahun 2020. Seperti diketahui pada tahun ini APIP pusat maupun daerah  mengalami problema yang sama. Pandemi Covid-19 merubah ‘Rule of Game’ dari kegiatan yang direncanakan. Karena, pandemi berdampak pada sisi ekonomi dan sosial.

Dikatakannya, untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 semua kegiatan terlebih di daerah membagi belanja barang dan modal, diatur agar direalisasikan dari kuartal ke kuartal atau bulan ke bulan secara merata. Pemerintah pusat menginginkan pencairan belanja barang dan modal sudah dilakukan sejak dari awal tahun melalui pendampingan dan pengawasan dari BPKP.

“Saat ini pemerintah daerah sedang melaksanakan pembahasan APBD Tahun 2021, BPKP dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya melaksanakan pemeriksaan hanya diakhir kegiatan. Namun saya harapkan bisa memberikan pendampingan dari awal. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan daerah bisa disesuaikan,” tandasnya.

Tito Karnavian juga mengingatkan kepada  kepala daerah untuk tetap tegas mengawal pelaksanaan protokol kesehatan terutama terkait pelaksanaan Pilkada serentak dalam waktu dekat ini. Di samping juga meminta daerah menyiapkan perencanaan pelaksanaan program vaksinasi.

Sedangkan Kepala BPKP Pusat, Muh. Yusuf Ateh, menyampaikan, urgensi saat ini adalah percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan Covid-19 dan PEN, khususnya di daerah. Belanja pemerintah daerah menjadi penggerak utama roda perekonomian di masa pandemi ini. Perjanjian kerja sama antara Kemendagri RI dengan BPKP ini dinilai sebagai upaya kolaborasi strategis pengawasan intern untuk akuntabilitas yang lebih optimal. alt

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.