POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bawaslu Provinsi Bali meluncurkan program Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis SDM Pengawas se-Provinsi Bali, Selasa (13/1/2026). Langkah ini berangkat dari kesadaran mendasar, pengawasan tidak cukup hanya dijalankan, tetapi harus terus dipikirkan, diuji, dan diperbarui secara berkala.
Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menempatkan kegiatan ini sebagai refleksi arah lembaga ke depan. Program yang digelar rutin setiap Selasa (anggara dalam bahasa Bali) ini dimaknai sebagai simbol agar jajaran pengawas terus bergerak memperbarui kapasitasnya. “Anggara yang bermakna angkasa menjadi penanda pengawasan harus selalu terbuka terhadap perubahan dan hidup dalam dinamika,” ujarnya.
Kesadaran filosofis itu diturunkan menjadi kebutuhan teknis berupa keseragaman cara pandang. Menurut Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin, I Wayan Wirka, pembelajaran ini sebagai upaya menyatukan horizon pemahaman regulasi dan tupoksi pengawas. Di tengah kompleksitas kepemiluan, peningkatan kapasitas diklaim bukan sekadar kebutuhan sesaat, melainkan fondasi menuju Pemilu 2029. “Pembelajaran ini dirancang agar seluruh jajaran bergerak dalam satu standar pengawasan yang sama,” terangnya.
Dari sisi hukum, Kordiv Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Gede Sutrawan, memandang proses ini sebagai ruang dialektika. Dia menekankan pentingnya proses pembelajaran yang hidup dan partisipatif. Tujuannya, agar pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi mengalir hingga ke tingkat kabupaten dan kota sebagai praktik nyata pengawasan.
Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Ketut Ariyani, memaknai proses ini sebagai upaya mengajak tanpa menggurui. Sebagai narasumber perdana, dia memaparkan urgensi Form A sebagai alat pembuktian utama Bawaslu. “Pembelajaran harus melahirkan output nyata dan dapat langsung diterapkan. Form A adalah poros pengawasan tempat integritas administrasi dan kekuatan hukum bertemu,” ucapnya wanti-wanti.
Menutup rangkaian, Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menyebut peluncuran ini sebagai titik awal pembelajaran institusional. Baginya, Form A menjadi cermin kesiapan administratif dan substantif lembaga. Melalui cara baru membaca kerja pengawasan ini, Bawaslu Bali diharapkan matang secara sistem dan cara kerja saat tahapan Pemilu dimulai. “Kita tidak hanya memulai bimtek, tetapi memulai cara baru membaca kerja-kerja pengawasan,” tandasnya. hen
