“SURVEI dunia, negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam puncak peringatan Natal Nasional Tahun 2025, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026). “Ini membingungkan bangsa-bangsa lain, juga mengharukan bagi saya,” sambungnya. Survei yang dimaksud ialah Global Flourishing Study (GFS), yang diriset secara kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset global Gallup (kompas.com, 6/1/2025).
Menariknya, klaim Bapak Presiden yang panen tepuk tangan hadirin itu dikritisi seorang anak muda, entah siapa namanya, dalam suatu video. Dia menguliti hasil survei di 23 negara selama lima tahun yang dipakai sebagai pijakan klaim itu. Indonesia skor “flourishing” atau progresnya 8,47, paling tinggi dengan aneka parameter. Namun, skor parameter kebahagiaan justru menunjukkan “tidak bahagia dengan hidupnya” dan “tidak sehat secara fisik”. Jadi, menurut dia, klaim Presiden itu “ngaco”.
Dalam kacamata analisis wacana kritis, wacana Presiden jelas bukan sekadar keseleo lidah, lebih pada upaya sistematis penguasa untuk mendikte realitas. Lebih mirip mendongeng kebahagiaan. Angka pengangguran terbuka dari BPS yang menyentuh 7,46 juta jiwa dan terbesar lulusan SMK (detik.com, 19/12/2025) misalnya, seolah dianggap angin lalu demi pujian seremoni. Sebagai pembanding kontras, data World Happines Report 2025, Indonesia ada di peringkat 83 dari 147 negara yang disurvei dengan skor 5,617 dan di puncak adalah Finlandia (kompas.com, 12/2/2025).
Situasi ini adalah deskripsi sempurna dari apa yang diperingatkan Tom Nichols sebagai “matinya kepakaran”. Kesehatan demokrasi berpijak dari argumen berbasis prinsip dan data. Kalau ada data diartikulasikan atau dikutip sesuai selera untuk justifikasi wacana, bagi Nichols itu sebagai “ngawur secara agresif”. Di tangan kekuasaan, kebenaran ilmiah diposisikan tidak lagi bertaji, kalah oleh kegaduhan opini yang cuma bermodal “pokoknya percaya aja”.
Percaya diri Presiden menyampaikan data sesensitif itu di publik justru menghadirkan pertanyaan receh; apakah dia tahu data sebenarnya, atau hanya menyuarakan saja tanpa verifikasi sebelumnya? Jangan sampai pembantunya asyik memoles angka di atas kertas, sementara di lapangan rakyat megap-megap dikejar biaya hidup. Logikanya, jika sudah dicek datanya kurang akurat tapi tetap disampaikan, berarti Presiden manipulatif. Jika tidak diverifikasi dan dilontarkan, berarti pembantunya yang manipulatif.
Jika pemimpin tertinggi negeri ini saja bisa “diakali” oleh klaim-klaim palsu anak buahnya, maka kebijakan yang lahir dari meja tersebut niscaya akan cacat sejak dalam pikiran. Normalisasi atas kebohongan statistik ini adalah bentuk pengkhianatan intelektual yang paling nyata di hadapan publik, yang sedang berjuang bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi global.
Apa pun situasi di Istana, kita melihat Presiden seolah dikunci dalam gelembung informasi yang “membanggakan dan membahagiakan saja” oleh para pembantunya. Sulit rasanya bahagia jika tahu negara punya utang luar negeri, menurut Bank Indonesia, kini menembus USD 424,4 miliar di triwulan III 2025 (bi.go.id, 17/11/2025). Di jagat maya, kuasa virtual algoritmik bekerja lembur; para pendengung mengamplifikasi klaim Presiden sampai data ngaco itu terasa seperti kebenaran yang sah.
Tragedi ini bukan hanya soal salah data, tapi risiko munculnya kekebalan massal terhadap kebenaran. Rakyat dipaksa mengalami disonansi kognitif—antara dompet yang kian tipis dan kerusakan ekologi yang nyata, berhadapan dengan pidato pemimpin yang menyebut mereka bahagia. Kegetiran ini kian lengkap saat koalisi pemerintah mulai “genit” menggulirkan wacana Pilkada lewat DPRD. Sebuah manuver politik yang langsung dihadang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan dinilai sebagai langkah mundur yang sangat berbahaya. Sikap PDIP jelas; penolakan tegas wacana Pilkada lewat DPRD adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis (antaranews.com, 13/1/2025). Survei Litbang Kompas juga menunjukkan hanya 5,6% warga dukung Pilkada lewat DPRD, dan 77,3% setuju Pilkada langsung karena dinilai “lebih demokratis dan menjamin partisipasi pemilih”.
Sejarah mengajarkan bahwa tirani elitis memang selalu dimulai dari penguasaan bahasa. Dengan melabeli rakyat “bahagia”, negara secara diam-diam sedang cuci tangan dari penderitaan warganya. Kita teringat mendiang Faisal Basri yang tak pernah bosan mengingatkan, statistik pertumbuhan seringkali tidak punya hati. Jika delusi ini terus dipelihara, masyarakat akan sampai pada titik apatis; mereka tak lagi percaya pada sains atau statistik karena semua itu dianggap bisa “dipesan” oleh penguasa untuk menutupi borok kebijakan. Dalam puncaknya, situasi itu akan menyudut pada kebenaran tunggal versi penguasa.
Kuasa pengetahuan yang dipraktikkan hari ini seolah ingin menegaskan bahwa hanya narasi Istana yang boleh dianggap benar. Di sisi lain, realitas ekologi di Sumatera, Kalimantan dan Papua menunjukkan luka menganga akibat eksploitasi yang tak tersentuh hukum. Kebahagiaan macam apa yang diandaikan ada ketika hutan-hutan penyangga kehidupan dirobohkan, dan suara para aktivisnya dibungkam? (amnesty.id, 7/1/2026).
Untungnya, masih ada anak-anak muda yang berani mengkritik di media sosial pidato Presiden itu dengan data akurat. Mereka adalah benteng terakhir akal sehat yang menjaga agar kepakaran tidak dikubur hidup-hidup dalam artian harfiah. Mereka menunjukkan bahwa bahagia itu dirasakan di dalam perut yang kenyang, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh kelas sosial, bukan diklaim lewat podium megah dengan data yang sudah “dimasak matang” demi membahagiakan atasan.
Menjadikan delusi sebagai pijakan legitimasi adalah taruhan politik yang teramat mahal. Sebab, peradaban akan berjalan mundur jika penguasa lebih cinta klaim kosong daripada kenyataan pahit di depan mata. Bagi publik berakal sehat, bahagia itu kedaulatan, bukan pemberian dari hasil rekayasa angka. Entah bagi penguasa. Gus Hendra
