POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bawaslu Bali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, ramah, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok penyandang disabilitas. Komitmen tersebut ditegaskan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, di Pojok Parum Graha Nawasena, Denpasar, Senin (27/7/2026). Ariyani menilai penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian serius, karena belum banyak pihak yang secara konsisten menyuarakan hak-hak politik mereka.
Di hadapan peserta Rapat Fasilitasi Pemahaman Kepemiluan yang diselenggarakan Bawaslu Kota Denpasar tersebut, Ariyani mendorong dorongan moral agar komunitas disabilitas lebih berani tampil. Dia mengapresiasi potensi besar yang dimiliki kelompok ini di berbagai bidang kehidupan. “Penyandang disabilitas perlu diketuk hatinya dan terus dimotivasi. Mereka memiliki banyak kelebihan dan talenta yang luar biasa, bahkan banyak yang menjadi atlet hingga tingkat internasional,” ujarnya.
Ariyani juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Denpasar yang menyediakan fasilitas warung makan khusus, untuk dikelola oleh komunitas disabilitas. Inisiatif positif tersebut berjanji disuarakan Bawaslu Bali agar dapat menjadi gerakan bersama di kabupaten dan kota lainnya.
Secara terbuka, Ariyani membeberkan hasil evaluasi internal terkait fasilitasi pemilu bagi kelompok disabilitas, yang diakuinya masih jauh dari kata sempurna. Dia menyoroti pengalaman saat bertemu Persatuan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), di mana niat anggotanya untuk mendaftar sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) kurang direspons maksimal oleh penyelenggara.
“Kami melakukan evaluasi diri, fasilitasi kami kemarin masih sangat jauh dari harapan. Di TPS juga masih banyak yang belum aksesibel terhadap penyandang disabilitas,” ungkap Ariyani.
Ariyani menambahkan, Bawaslu Bali akan menginstruksikan jajaran pengawas hingga tingkat TPS untuk melakukan identifikasi akurat mengenai sebaran lokasi pemilih disabilitas. Langkah ini penting untuk memetakan potensi kerawanan, termasuk mengantisipasi pemilih disabilitas yang masuk kategori pemilih tambahan pada jam-jam krusial menjelang penutupan TPS pukul 12.00 Wita.
“Fasilitasi penyandang disabilitas sangat kompleks, tidak hanya bicara soal tata cara pencoblosan di bilik suara. Penyelenggara pemilu harus memikirkan seluruh rangkaian tersebut,” tambahnya.
Sesi dialog interaktif diwarnai penyampaian pengalaman empiris dari perwakilan organisasi disabilitas se-Kota Denpasar, seperti Pertuni, HWDI, NPCI, dan Gergatin, serta tokoh perorangan I Nyoman Juniarta. Mereka mengeluhkan minimnya fasilitas aksesibel di TPS, ketiadaan juru bahasa isyarat, hingga sulitnya penggunaan bilik dan kertas suara berukuran besar, sembari mengusulkan skema layanan jemput bola serta TPS khusus.
Menanggapi keluhan teknis tersebut, Ariyani menyimpulkan bahwa regulasi pembuatan TPS di balai banjar maupun sekolah masih perlu ditinjau kembali. Dia berjanji memperjuangkan aspirasi penyediaan fasilitas pendukung, seperti toilet ramah pengguna kursi roda dan tongkat, ke tingkat pusat.
“Terkait kebutuhan toilet yang aksesibel di TPS, ini memang belum diatur secara spesifik dalam regulasi teknis. Namun, aspirasi ini sangat penting, dan kami berjanji membawanya ke forum nasional agar jadi pertimbangan kebijakan pemilu selanjutnya,” janjinya.
Mengenai peluang menjadi Pengawas Pemilu, Ariyani mengimbau anggota komunitas disabilitas untuk tidak ragu mendaftarkan diri ke kantor Bawaslu terdekat. Syarat utamanya adalah tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya lima tahun, yang dibuktikan dengan dokumen resmi. hen
