POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPRD Bali melangsungkan sidang paripurna dengan agenda jawaban Pj. Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi terhadap dua raperda, Senin (1/7/2024). Raperda tersebut yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2023, dan Raperda tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2025-2045. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama, dihadiri Pj. Gubernur Sang Made Mahendra Jaya dan jajaran OPD Pemprov Bali.
“Kami minta maaf kita telat sidang karena tadi mengikuti upacara HUT Bhayangkara (di Lapangan Renon),” sebut Adi Wiryatama membuka paripurna.
Dalam jawabannya, Pj. Gubernur mengapresiasi materi dan substansi Pandangan Umum Fraksi berupa dukungan, pendapat, usul dan saran. Semua mengandung nilai korektif konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dia sepakat pentingnya evaluasi dan pencermatan kembali terkait pembiayaan program/kegiatan yang bersumber dari Silpa 2023 dalam APBD 2024. “Tujuannya agar penggunaannya transparan, tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan belanja bersifat terikat dengan tetap melibatkan pengawasan dari DPRD serta masyarakat,” sebutnya.
Mengenai sisa kas akhir tahun 2023, dia paham kekhawatiran mengenai penurunan dari Rp330,19 miliar tahun 2022 menjadi Rp171,48 miliar tahun 2023. Pun pentingnya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya defisit, melakukan terobosan inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru, dan mengendalikan belanja untuk mencegah defisit yang melampaui kemampuan pendanaan.
Soal usul meningkatkan pungutan wisatawan asing, dinilai perlu kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, agar tidak menimbulkan kondisi kontraproduktif terhadap kepariwisataan Bali. Pj. Gubernur juga sependapat untuk mengubah Perda 6/2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, dengan menambahkan pasal tentang pemberian insentif bagi pihak-pihak yang membantu kelancaran pungutan tersebut. Pula penambahan pasal tentang pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap Perda tersebut.
Mengenai saran pengelolaan aset daerah agar memiliki nilai lebih ekonomis, dia menyebut perlu melakukan langkah-langkah bersama. Saat ini dilakukan upaya penataan untuk pengamanan aset Pemprov, dengan menertibkan substansi kerja sama dan sewanya agar tidak menimbulkan permasalahan hukum atau sengketa hak. “Saya memahami pentingnya mengakomodasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan dalam perencanaan dan penganggaran APBD, untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” janjinya.
Membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045, Pj. Gubernur menyebut RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045. Mengenai substansi RPJPD terkait saran penambahan frasa “Semesta Berencana” di judul Raperda, dia menyatakan dapat menerima. Rumusan Visi dalam Raperda, sambungnya, secara implisit mengandung makna sesuai nilai-nilai yang diusulkan.
“Ini rapat cuma 15 menit Pak Pj. Gubernur menyampaikan jawaban, paling cepat selama ini. Ikan kakap ikan gabus, makin cepat makin bagus,” cetus Adi Wiryatama sebelum menutup paripurna, yang terlambat sekitar 70 menit dari jadwal tersebut. hen
