POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Masa non-tahapan dimanfaatkan Bawaslu untuk membangun ruang dialog dengan partai politik. Selain menghimpun masukan, dialog tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi awal terhadap potensi persoalan yang dapat muncul pada tahapan Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut disampaikan Kordiv SDMO Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, saat Simakrama Bersama Partai Politik (Simbar) yang digelar Bawaslu Kabupaten Badung di DPC PDIP Badung, Rabu (12/8/2026).
Menurut Wiratma, masa non-tahapan menjadi momentum untuk menghimpun masukan dari partai politik, pula memetakan potensi persoalan sebagai bahan mitigasi sebelum tahapan berlangsung. Masukan tersebut juga menjadi bahan bagi Bawaslu untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pengawasan ke depan.
“Kami sangat berharap adanya masukan serta saran dari partai politik terkait kinerja lembaga kami, untuk kemajuan di masa yang akan datang. Terutama dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada,” kata Wiratma.
Berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2024, sebutnya, Kabupaten Badung tidak menangani sengketa. Kondisi tersebut, menurut Wiratma, menjadi salah satu pengalaman yang perlu dipertahankan melalui langkah mitigasi sejak awal, guna meminimalkan potensi persoalan selama tahapan berlangsung.
Lebih jauh dia mengapresiasi DPC PDIP Badung yang menerima jajaran Bawaslu dalam kegiatan Simbar. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memetakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sekaligus melihat persoalan yang perlu mendapat perhatian sejak awal. “Hubungan yang kita bangun sejak masa non-tahapan menjadi modal penting untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik,” pujinya.
Salah satu hal yang turut menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut yakni administrasi dan data kepartaian. Bawaslu Badung mendorong pengecekan serta pembenahan data internal partai dilakukan secara berkelanjutan, agar potensi persoalan administrasi dapat diketahui sebelum memasuki tahapan Pemilu. Pemutakhiran data sejak awal menjadi penting, karena data kepengurusan, keanggotaan, maupun administrasi partai akan berkaitan dengan proses yang berlangsung pada tahapan berikutnya. Jadi, pembenahan data tidak hanya dilakukan ketika tahapan telah dimulai.
Wakil Ketua DPC PDIP Badung, I Made Ponda Wirawan, menyambut baik pelaksanaan Simbar. Dia menilai forum tersebut memberi ruang bagi partai untuk membahas berbagai kekurangan administrasi maupun persoalan internal. “Dengan adanya forum seperti ini, berbagai kekurangan administrasi maupun persoalan internal partai dapat kita koordinasikan sejak dini,” cetus anggota DPRD Badung itu.
Kepala Sekretariat DPC PDIP Badung, Ary Nugraha, menjelaskan, partainya memiliki mekanisme internal untuk memastikan data kepengurusan tetap terkelola sebelum digunakan dalam sistem kepartaian. PDIP disebut memiliki Sistem Informasi Pengurus Partai Politik (SIPPP), yang digunakan untuk melakukan pengecekan dan pengelolaan data kepengurusan sebelum data tersebut diunggah ke SIPOL.
“Data kepengurusan kami lakukan pengecekan melalui sistem internal SIPPP sebelum nantinya diunggah ke Sipol,” tandasnya. hen
